Tingginya Elektabilitas Panglima TNI Dianggap Anomali Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai, hasil survei Segitiga Institute mengenai tingginya elektabilitas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan potret adanya kerinduan publik terhadap pemimpin dari kalangan militer.

Meski demikian, ia menganggap hal itu muncul bukan karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan sipil.

Muradi menjelaskan, kepemimpinan Jokowi baru berjalan dua tahun. Karena itu, publik belum dapat cukup pijakan untuk kecewa pada hasil pemerintahannya.

"Dalam perspektif politik, hasil survei itu menggambarkan anomali politik yang tidak mengikat atas dinamika politik yang ada," kata Muradi melalui pernyataan tertulis, Rabu (3/2/2016).

Dengan kata lain, kata Muradi, hasil survei tersebut merupakan bentuk ketidaksabaran publik atas atas dinamika politik terjadi saat ini.

Publik ia anggap ingin kembali dipimpin figur berlatar militer karena pengalaman masa lalu yang mengedepankan perspektif keamanan ketimbang pembangunan partisipatif-populis.

Menurut Muradi, iklim demokrasi di Indonesia memberikan ruang yang sama pada figur dari berbagai latar belakang untuk berkontestasi dalam pemilihan umum.

Ia meyakini, masyarakat Indonesia akan memilih figur yang bekerja konkret untuk menjadi pemimpin dibanding figur yang memoles dirinya dengan pencitraan.

Muradi melanjutkan, jika Gatot ingin menjadi kontestan dalam Pemilihan Presiden 2019, maka dia harus membuktikan berkinerja baik untuk TNI dan masyarakat, dapat melalui ujian memenangkan survei dengan tokoh politik lainnya, dan harus memiliki daya pikat untuk menarik dukungan partai politik.

"Harus dibuktikan bahwa kerinduan atas figur pemimpin berlatar belakang militer, bukan semata karena romantisme yang tidak berbasis realitas politik," kata Muradi.

Hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer.

(Baca: Segitiga Institute: Elektabilitas Panglima TNI Mengancam Jokowi)

"Dari data yang diperoleh, ternyata pilihan tertinggi jatuh pada Gatot Nurmantyo yang tingkat elektabilitasnya mencapai 35,9 persen," ujar Direktur Eksekutif Segitiga Institute Muhammad Sukron di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Survei bertajuk "Kerinduan Publik Akan Pemimpin Militer" ini dilakukan dengan pertanyaan yang mengerucut kepada sosok pimpinan berlatar belakang militer.

Sukron mengatakan, pihaknya memberikan pertanyaan tertutup dengan menawarkan empat nama yang pernah menjadi panglima TNI.

Di bawah Gatot, menyusul nama Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dengan elektabilitas 27,4 persen. Kemudian, Jenderal (Purn) Moeldoko dengan elektabilitas 19,3 persen, dan disusul Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono dengan 2,2 persen.

Muncul pula nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Pramono Edhie Wibowo dalam survei tersebut meskipun Pramono Edhie tidak pernah menjabat panglima TNI. Elektabilitas Pramono dalam survei ini mencapai 18,6 persen.

Menurut Sukron, pihaknya sengaja memasukkan nama Edhie ke dalam pilihan responden tersebut dengan pertimbangan tertentu.

"Karena menurut kita, meski dari KSAD, dia memiliki kans yang cukup lumayan. Setelah kita survei, benar, masuk pada urutan keempat," kata Sukron.

Ia mengatakan, Gatot menempati peringkat teratas dalam survei ini karena masih menjabat sebagai Panglima TNI dan dianggap memiliki pengaruh yang kuat di kalangan militer.

Meskipun begitu, elektabilitas Gatot masih kalah jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

Sukron juga menyampaikan, dalam poin survei berikutnya, Jokowi masih mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan angka 59,3 persen. Sementara itu, elektabilitas Gatot 38,5 persen.