Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Perlu Ada Ruang Dialog di Penjara untuk Ubah Ideologi Teroris

Kompas.com - 26/01/2016, 06:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, perlu ada kajian mendalam terkait rencana pemerintah membangun penjara khusus pelaku terorisme.

Jika rencana itu direalisasikan, pemerintah harus melakukan pengawasan secara konsisten terhadap kondisi di dalam penjara. (Baca: Ini Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Paham Radikal di Lapas)

Ia menilai, pengawasan ini penting agar penjara tak menjadi tempat untuk memperkuat benih-benih ideologi kekerasan baru.

Al Araf mengatakan, setiap penjara seharusnya memiliki ruang-ruang dialog sebagai salah satu upaya deradikalisasi.

(Baca: Lapas Khusus Bisa Buat Narapidana Teroris Berkomplot)

Ruang dialog tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk mengubah pandangan pelaku terhadap paham kekerasan tertentu.

"Perlu dikaji lebih mendalam. Buka ruang-ruang dialog. Jadi, di penjara manapun seharusnya punya ruang dialog untuk mengubah cara pandang atau ideologi mereka. Jangan sampai penjara khusus malah justru mengisolasi mereka," ujar Al Araf, ketika ditemui di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2016).

Ia menilai, pelaku terorisme tetap menganut paham radikal setelah keluar dari penjara karena tidak adanya ruang dialog di dalam penjara.  (Baca: Ini Sejumlah Kekhawatiran jika Para Teroris Dipenjara di Lapas Khusus)

Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji wacana pembentukan lapas khusus bagi terpidana terorisme.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, penempatan terpidana terorisme di lapas yang sama atau terpisah dengan terpidana lain dianggap Yasonna sama-sama memiliki kekurangan.

"Kalau dibuat sendiri (lapas khusus terpidana terorisme) mereka bisa berkomplot lagi," kata Yasonna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Jika terpidana terorisme digabung dengan terpidana lain, dikhawatirkan terjadi proses baiat. Ini disebabkan beberapa narapidana kasus pidana umum langsung menjadi radikal setelah dibaiat oleh narapidana terorisme di dalam lapas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com