Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sejumlah Kekhawatiran jika Para Teroris Dipenjara di Lapas Khusus

Kompas.com - 19/01/2016, 08:08 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana membuat penjara khusus bagi terpidana kasus terorisme dinilai tidak cukup mengubah paham radikalisme.

Berkumpulnya para terpidana pada satu tempat yang sama dikhawatirkan membuat pengaruh radikal semakin kuat.

"Penjara tidak bisa mengubah, karena itu soal pemikiran. Bahkan, mengirim ulama untuk mengajarkan agama dan menggelar pengajian bersama juga kurang efektif," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2016).

Menurut Bonar, digabungnya para teroris dalam satu penjara yang sama bisa jadi akan melahirkan kelompok-kelompok radikal baru.

Bahkan, aksi teror dapat direncanakan dari dalam penjara.

Bonar mengatakan, yang terpenting adalah memisahkan para narapidana terorisme dari lingkungannya yang lama.

Saat keluar dari penjara, mantan napi kasus terorisme seharusnya dipindahkan dari tempat tinggal sebelumnya.

"Rencana membuat penjara khusus ini salah satu bentuk preventif, tapi yang lebih perlu adalah memotong pengaruh kelompok radikal pada dirinya," kata Bonar.

Sebelumnya, menanggapi wacana lapas khusus kasus teroris, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyatakan tidak setuju.

Menurut Kalla, akan sangat membahayakan jika para pelaku teror dikumpulkan dalam satu tempat.

Ia menilai, kasus pengeboman dan penyerangan di kawasan dekat Sarinah yang dilakukan residivis, pada beberapa waktu lalu, membuktikan bahwa ada sistem yang perlu diperbaiki.

Selain hukuman, Kalla juga menekankan mengenai perlunya rehabilitasi terhadap pelaku teror.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com