Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Tak Setuju Wewenang Wantim Diperluas

Kompas.com - 25/01/2016, 18:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menolak rencana pengurus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk menambah wewenang Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Menurut Agung, rencana tersebut hanya upaya untuk memeroleh kekuasaan dan jabatan.

"Yang harus diperkuat itu bukan Wantim, tapi kaderisasi, persatuan dan kesatuan, jujur menjalankan kepentingan partai, bukan kelompok pribadi atau bisnisnya," ujar Agung saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Timur, Senin (25/1/2016).

(Baca: Ketua Wantim Golkar Akan Berwenang Ambil Keputusan Penting)

Menurut Agung, seharusnya kader Golkar dapat berpikiran sehat untuk memperkuat partai. Misalnya, memperkuat basisnya dan mencari cara untuk memperkuat hubungan kader di pusat dan daerah.

Selain itu, Agung pun menyindir seorang kader seharusnya konsisten dalam menjalankan visi, misi, dan doktrin partai. Menurut dia, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan perluasan wewenang Wantim dengan merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Sebab, AD/ART hanya dapat diubah melalui Munas, bukan penyelenggaraan rapat pimpinan nasional.

(Baca: Pengamat: Agung Laksono Sebaiknya Hadir dalam Rapimnas Kubu Bali)

"Jadi, bukan kekuasaannya yang diperkuat, nanti seperti zaman dulu lagi dong?" kata Agung.

Rapat Pimpinan Nasional yang digelar Partai Golkar hasil Munas Bali di JCC Senayan, hari ini, direncanakan akan membicarakan perihal penambahan wewenang Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Nantinya, Ketua Dewan Pertimbangan juga akan mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting.

(Baca: Nasihat Habibie di Tengah Wacana Suksesi Golkar)

Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan, namun masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP.

Aburizal Bakrie yang memilih untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar, disebut-sebut bakal dipilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com