Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Dapat Posisi, Jokowi Lantik Soetrisno Bachir Jadi Ketua KEIN Hari Ini

Kompas.com - 20/01/2016, 06:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memberikan posisi untuk Partai Amanat Nasional.

Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir akan memimpin lembaga non-struktural bernama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Soetrisno sebagai Ketua KEIN sudah ditandatangani. Pelantikannya akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

"Iya benar, besok pagi (Rabu ini) pukul 09.30 dilantik," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi, Selasa (19/1/2016) malam.

(Baca: Soetrisno Bachir Ajukan Sejumlah Kandidat Anggota KEIN)

Sebagai Ketua KEIN, Soetrisno akan memberikan masukan terkait isu-isu ekonomi kepada Presiden Jokowi.

Ia akan dibantu Wakil Ketua KEIN yang dijabat politisi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, dan Sekretaris KEIN yang dijabat oleh Putri Wardani, serta belasan anggota dari kalangan ekonom dan pengusaha.

Soetrisno sempat menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menawarinya masuk dalam KEIN pada September 2015 lalu. Namun, dia membantah jika penunjukan itu terkait dengan sikap politik PAN yang mendukung pemerintah.

(Baca: Soetrisno Bachir yang Makin "Rajin" ke Istana)

Adapun PAN memutuskan mendukung pemerintah pada 2 September 2015 lalu. Pengumuman perubahan arah politik partai itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari itu.

Zulkifli mengaku bahwa dukungan PAN terhadap pemerintah bukan disebabkan transaksi politik.

Menurut Soetrisno, PAN tidak membicarakan masalah kursi menteri dengan Jokowi. Meski tak mengakui keterkaitan penawaran posisi KEIN dengan PAN, Soetrisno menjelaskan dirinya memang sudah sejak lama mengenal Jokowi.

"Dulu pernah masuk sebagai timses Pak Jokowi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com