Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soetrisno Bachir Ajukan Sejumlah Kandidat Anggota KEN

Kompas.com - 10/09/2015, 19:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menyampaikan bahwa dirinya akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam keanggotaan Komite Ekonomi Nasional (KEN). Soetrisno pun mengaku ada sejumlah nama lain yang diajukannya kepada Presiden untuk masuk ke dalam KEN.

"Ya saya sudah ada nama-nama banyak yang sudah saya masukkan. Ada para ekonom, industrialis, kemudian pengusaha-pengusaha," ujar Soetrisno usai bertemu Presiden Jokowi di istana kepresidenan, Kamis (10/9/2015) sore tadi.

Soetrisno pun menyebutkan sejumlah nama pengusaha seperti Hariyadi Sukamdani (pemilik Hotel Sahid Jaya), Putri Kusumawardhani (Mustika Ratu), Sudhamek (Garuda Food). Selain itu, dia juga menyebutkan sejumlah pengamat dan akademisi seperti Hendri Saparini (ekonom dari Universitas Gadjah Mada) dan Agus Pambagio (pengamat kebijakan publik).

"Tapi nanti akan diseleksi. Kalau dilihat dulu, sekitar 20 orang," ucap Soetrisno.

Menurut dia, komposisi akademisi dan juga pengusaha akan memberikan masukan yang menyeluruh untuk Presiden Joko Widodo dalam membantu menyelesaikan persoalan ekonomi.

Dia mengakui, hingga saat ini Jokowi masih belum menerbitkan peraturan presiden. Namun, pengusaha yang sempat menjadi Ketua Umum PAN itu menyatakan keppres paling tidak akan selesai dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Salah satu nama yang diajukan masuk dalam keanggotaan KEN, sebut Soetrisno, adalah dirinya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com