Putusan Suryadharma Jadi Petunjuk KPK Telusuri Pihak Lain yang Terlibat

Kompas.com - 12/01/2016, 20:36 WIB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Lihat Foto

Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016). (Abba Gabrillin)

Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji Suryadharma Ali mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dari Kementerian Agama dalam persidangan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempelajari putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara dengan terdakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan mengikuti sejumlah fakta baru yang muncul dalam persidangan untuk penyidikan baru.

"KPK selalu mengikuti ada bukti baru, ada fakta baru. Itu akan jadi petunjuk untuk melangkah," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Dalam putusan hakim, Suryadharma disebut melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji bersama-sama dengan pihak lain.

Mereka adalah anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar, anggota Komisi VI Fraksi PPP Mukhlisin, mantan Staf Khusus Suryadharma, Ermalena Muslim Hasbullah, dan ajudan istri Suryadharma, Mulyana Acim.

(Baca: Suryadharma Ali Divonis 5 Tahun Penjara)

Agus mengatakan, KPK tidak mengabaikan adanya pengungkapan para saksi dan terdakwa dalam persidangan.

"Kita akan mengikuti pengungkapan pelaku-pelaku itu selalu kita ikuti," kata Agus.

Hakim menjatuhkan vonis enam tahun terhadap Suryadharma, sementara jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hukuman 11 tahun penjara. Atas putusan tersebut, KPK akan mengajukan banding.

Majelis Hakim menganggap perbuatan Suryadharma menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1,8 miliar.

Dengan demikian, Suryadharma juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara.

(Baca: KPK Pertimbangkan Ajukan Banding Vonis Suryadharma)

TRIBUN NEWS / HERUDIN Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji Suryadharma Ali mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dari Kementerian Agama dalam persidangan tersebut.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi.

Suryadharma mengakomodasi permintaan Komisi VIII DPR untuk memasukkan orang-orang tertentu supaya bisa naik haji gratis dan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.