Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Menteri Yuddy Transparan, JK Heran Rapor Kemenpan-RB Diributkan

Kompas.com - 06/01/2016, 18:07 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla heran hasil evaluasi akuntabilitas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diributkan.

Menurut dia, langkah Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mempublikasikan rapor tersebut adalah suatu bentuk transparansi pemerintah.

"Pemerintah tidak transparan, pengamat juga kritik. (Ketika pemerintah) transparan, dikritik juga. Gimana ini? Pilih mana? transparan atau tertutup?" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Padahal, lanjut dia, rapor kementerian dan lembaga dari Kemenpan-RB itu sudah ada sejak pertengahan Desember 2015. Bahkan, sudah dilaporkan secara terbuka kepada JK di Istana Wakil Presiden. (baca: Menteri Yuddy Merasa Berhak Memberi Rapor ke Kementerian)

"Itu sebenarnya, sudah sebulan lalu. Enggak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Itukan dulu angka itu kan, Anda (media) hadir kan, tanggal 15 Desember kalau enggak salah. Jadi bukan hal yang baru dan itu resmi," kata Kalla.

Menurut Kalla, rapor tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. Hanya, ucap dia, pemberitaan di media baru mencuat saat ini. Namun, Kalla menganggap hal itu sebagai informasi kepada masyakarat luas.

Untuk diketahui, di lima teratas rapor Kemenpan RB ditempati Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara, di posisi lima terbawah diduduki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM, Perpustakaan Nasional dan Kejaksaan Agung. (baca: Istana: Presiden Tak Pernah Perintahkan Menteri Yuddy Buka Hasil Evaluasi Menteri)

Sejumlah pihak mengkritik langkah Yuddy merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, menilai apa yang dilakukan Yuddy berpotensi membuat gaduh iklim perpolitikan. (baca: Bingung dengan Rapor Menteri Yuddy)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tiga menterinya mendapat penilaian buruk juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai, Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Irma Suryani balik mengeritik Yuddy. Menurut dia, justru kinerja Yuddy lah yang jeblok saat ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

Nasional
TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi 'Online'

TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Gebrakan Satgas Judi 'Online' Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Gebrakan Satgas Judi "Online" Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Nasional
Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Satgas Judi "Online" Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Nasional
PPATK: Ada Uang Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

PPATK: Ada Uang Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon'

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi 'Stunting'

Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi "Stunting"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com