JK Minta Digelar Rapimnas Golkar untuk Tentukan Waktu Munas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku tokoh senior Partai Golkar menegaskan bahwa rapimnas partai harus digelar. Sebab, dengan adanya rapimnas, waktu pelaksanaan musyawarah nasional (munas) bisa ditentukan.

"Itu untuk menentukan tanggal munas ya harus rapimnas. Kan gitu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Hanya, tutur dia, sebelum sampai pada tahapan rapimnas, harus ada kepengurusan Golkar yang diisi oleh kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. (Baca: Nasib Golkar Dinilai Belum Jelas, Kalla Jelaskan Skema Menuju Munas)

Menurut Kalla, baik Aburizal maupun Agung sudah setuju merumuskan penyatuan pengurus. Pengurus itu berasal dari pengurus hasil Munas Riau, tetapi dilengkapi dengan kubu Agung.

Terkait belum terealisasinya pengurus gabungan itu, Kalla mengatakan bahwa hal itu tinggal masalah waktu. Kalla berharap pekan ini pembicaraan awal penyatuan pengurus itu bisa dimulai.

Agung Laksono sebelumnya berharap Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera merespons terbitnya SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta dengan menyelenggarakan munas bersama.

Menkumham Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Namun, Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. (Baca: SK Menkumham Belum Sahkan Pengurus Golkar Kubu Aburizal Bakrie)

Adapun kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015.

Menurut Agung, munas bersama adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar. (Baca: Kubu Agung Minta Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR Ditunda)

Dorongan segera menggelar munas juga muncul dari Generasi Muda Partai Golkar. Hal itu demi terciptanya rekonsiliasi antara kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.