PDI-P Desak Panglima TNI Serius Tangani Dugaan Keterlibatan TNI dalam Pilkada Kepri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangani secara serius dugaan keterlibatan TNI dalam politik pilkada serentak 2015.

Sebelumnya, DPP PDI-P menduga ada keterlibatan oknum TNI dalam pelaksanaan pilkada di Kepulauan Riau.

"Hal seperti ini mungkin biasa pada Orde Baru, tapi ini malah terjadi di era reformasi," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Panjaitan, dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).

Trimedya mengatakan, keterlibatan TNI dalam proses demokrasi seperti pilkada dikhawatirkan sebagai test case, atau uji coba untuk melihat respon publik jika nantinya TNI kembali diperbolehkan berurusan dalam politik.

Bisa jadi, keterlibatan TNI akan dicoba hingga pelaksanaan pilpres pada 2019.

Menurut Trimedya, DPP PDI-P sudah menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom TNI).

Sementara untuk upaya hukum bagi pasangan calon yang dirugikan, disarankan untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Trimedya, DPR melalui Komisi I sebenarnya bisa saja memanggil Panglima TNI untuk memberikan penjelasan.

Namun, disayangkan hingga saat ini belum terlihat tindakan tegas pimpiman TNI untuk melihat kasus ini sebagai hal serius.

"Panglima TNI seharusnya membuat tim pencari fakta, karena hal ini merusak citra TNI. Tapi, sampai sekarang belum ada sikap resmi Panglima TNI, padahal ini serius," kata Trimedya.

Kronologi tuduhan

Berdasarkan informasi yang didapat, oknum TNI mendatangi rumah warga di beberapa kecamatan di Batam.

Dengan menggunakan seragam lengkap, oknum TNI tersebut membagikan form C-6 atau undangan kepada warga.

Para oknum TNI tersebut diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor urut satu, yakni HM Sani-Nurdin Basirun.

Bentuk keterlibatan dan intervensi TNI yang lainnya, adalah adanya upaya percobaan penculikan terhadap Alex, seorang petugas bendahara PAC PDI Perjuangan di Batam.

Kediaman Alex didatangi pada Rabu (9/12/2015), sekitar pukul 01.00. Anggota TNI bermaksud membawa Alex ke Markas Kodim.

Anggota TNI beralasan, penjemputan tersebut dilakukan karena Alex dituduh berupaya melakukan politik uang.

Padahal, menurut tim kuasa hukum pasangan Soerya Respationo-Ansar Ahmad, Sirra Prayuna, Alex hanya menjalankan tugas untuk memberikan uang kebutuhan saksi, seperti konsumsi, penyediaan alat tulis dan beberapa keperluan saksi.

Penjemputan tersebut akhirnya batal dilakukan, karena pada saat yang hampir bersamaan, calon gubernur Soeryo yang sedang melakukan patroli menghampiri kediaman Alex.

Tak hanya itu, ditemukan juga fakta-fakta bahwa terdapat oknum TNI di beberapa tempat rekapitulasi hasil pemungutan suara, khususnya di Kota Batam dan Tanjung Pinang.

Tanggapan TNI

Saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Tatang Sulaiman mengatakan bahwa pada intinya TNI membantu Polri untuk pengamanan selama pilkada serentak 2015.

Adapun, berbagai tuduhan pelanggaran yang ditujukan bagi prajurit TNI dapat dikonfirmasi langsung kepada Polri.

"Intinya kami prajurit TNI cuma memperbantukan, untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan ke Polri," kata Tatang.