Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Selamat Datang di Dunia yang Penuh Hiruk-pikuk

Kompas.com - 21/12/2015, 18:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 resmi menjabat, Senin (21/12/2015) siang setelah mengucah sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah acara tersebut, kelimanya langsung menuju Gedung KPK untuk serah terima jabatan dengan komisioner lama KPK. 

Terlihat hanya empat komisioner lama KPK yang hadir, yakni Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki absen dalam acara itu.

(Baca: Ini Profil Singkat 5 Pimpinan KPK Baru Hasil Pilihan Komisi III DPR)

Mewakili Ruki, Johan memberikan sambutan mengakhiri masa bakti pimpinan KPK Periode 2011-2015.

"Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di dunia yang penuh hiruk pikuk," ujar Johan Budi membuka sambutan.

Johan pun memaparkan beberapa poin yang perlu dicermati oleh pimpinan baru terkait tugas dan wewenang KPK.

(Baca: Lima Pimpinan Baru Memandang Revisi UU KPK)

Beberapa poin tersebut di antaranya pencegahan, penindakan, Informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dan kesekretariatan jenderal.

Adapun Ketua baru KPK, Agus Raharjo juga menyampaikan sejumlah poin, di antaranya adalah menjaga integritas KPK. Dia juga menyatakan pimpinan baru akan menyatukan visi dan misi mereka pada awal masa kerja agar dapat bekerja secara maksimal.

(Baca: Independensi Sejumlah Pimpinan Baru KPK Masih Diragukan)

"Beberapa minggu ke depan. Pertama, menyatukan visi dan misi kami berlima. Karena di fit and proper test kan visi misi kami berbeda," jelas Agus.

Penandatanganan pakta integritas diwakili oleh dua pimpinan aktif KPK Periode 2011-2015, Zulkarnain dan Adnan Pandu dengan Agus. Adapun penyerahan memori jabatan yang diwakili Zulkarnain kepada Agus Raharjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com