Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH: Janji Nawacita Jokowi Menuntaskan Kasus HAM Masa Lalu Nol Besar

Kompas.com - 19/12/2015, 17:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal memenuhi janji menuntaskan kasus HAM masa lalu.

Padahal, janji itu tercantum dalam Nawacita dan digembar gemborkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2014. (Baca: Penegakan HAM Perikanan Butuh Insentif)

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang mengendap di instansi penegak hukum yang belum dituntaskan.

"Janji Jokowi untuk menuntaskan beban HAM masalalu di Nawacita-nya sampai sekarang masih nol besar," ujar Alghif di Kantor LBH Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Alghif mengatakan, ada tujuh kasus pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung yang belum diusut tuntas.

Ketujuh kasus itu adalah kasus Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan paksa tahun 1997-1998, Tragedi Mei 1998, kasus Talang Sari, penembakan misterius, peristiwa pembantaian massal 1995-1996, serta kasus Wasior dan Wamena.

Bahkan, pemerintah dan Jaksa Agung H.M Prasetyo justru menawarkan adanya rekonsiliasi tanpa melakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tujuh kasus tersebut.

"Tetapi rekonsiliasi yang harus dilakukan. Pertama, diungkap dulu kebenarannya baru dilakukan rekonsiliasi. Ini tidak terjadi di pemerintahan Jokowi-JK," kata Alghif.

Ia menilai, pemerintah seolah melakukan upaya pembungkaman terhadap masyarakat yang ingin penuntasan kasus HAM masa lalu. (Baca: Jokowi: Kita Harus Berani Rekonsiliasi Selesaikan Kasus HAM)

Misalnya, sebut Alghif, masyarakat dilarang membacakan naskah drama untuk memperingati peristiwa pembantaian massal oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966.

"Majalah pers mahasiswa juga dilarang, dibredel. Pengungkapan kebenaran terkait HAM masa lalu tidak diprioritaskan, tidak dilindungi," ujar Alghif.

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah partisipasi masyarakat untuk mengoreksi kinerja pemerintah.

Tak hanya terhadap pemerintah, masyarakat juga diminta untuk mengoreksi kinerja penegak hukum untuk lebih tanggap mengusut kasus pelanggaran HAM.

"Sekarang sudah banyak gerakan itu tetap menurut kami kita perlu puluhan kali lipat agar lebih besar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com