Jokowi Minta Pembenahan Polri dengan Perspektif HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta ada pembenahan di satuan kepolisian dengan perspektif hak asasi manusia (HAM).

Permintaan itu disampaikan Jokowi setelah mendapat laporan bahwa Polri menjadi lembaga dengan tingkat laporan melanggar HAM tertinggi.

"Saya tahu polisi memang paling banyak diadukan sehingga perlu ada upaya nyata, konkret, pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM," kata Jokowi saat berpidato di acara peringatan hari HAM di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Jokowi juga meminta kepolisian meniru apa yang dilakukan Polres Jakarta Utara karena mengarusutamakan HAM di internalnya. Ia berharap pengarusutamaan HAM itu diikuti oleh jajaran pemerintah lainnya.

"Pendidikan HAM di kalangan aparat, masyarakat, sekolah juga perlu. Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan," ucap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurkholis mengungkapkan bahwa pihaknya menerima rata-rata 6.000 laporan pelanggaran HAM setiap tahun selama lima tahun terakhir.

Sepanjang 2015, jumlah laporan yang diterima Komnas HAM melebihi angka 7.000. Dari jumlah tersebut, kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan melanggar HAM. Catatan itu tidak berubah dalam lima tahun terakhir.

"Rekan dari kepolisian RI merupakan lembaga yang relatif dilaporkan Komnas HAM diikuti koorporasi, pemerintah daerah, baik TNI dan lembaga peradilan," ujar Nurkholis.