Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres JK Mengaku Sedikit Tonton Sidang MKD

Kompas.com - 02/12/2015, 17:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sempat menyaksikan dari televisi sidang yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sidang tersebut digelar terbuka di ruang sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015), dan disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Saat dijumpai di kantornya, Kalla mengaku menyaksikan sidang tersebut pada bagian awal.

Selanjutnya, ia disibukkan dengan agenda rapat dan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. (Baca: Sudirman Said Anggap Percakapan "Private Jet" untuk Yakinkan Freeport)

"(Menonton) sedikit, di awal-awal. Setelah itu kan ada tamu, terus rapat," kata Kalla, Rabu.

Kalla menyatakan bahwa dirinya dan Jokowi tidak sempat menyaksikan jalannya sidang dari televisi secara bersamaan.

Saat bertemu Jokowi, Kalla mengaku membahas banyak hal yang berkaitan dengan isu-isu terkini. (Baca: Sudirman Said: Saya Tidak Salah, Setya Novanto Tak Perlu Memaafkan)

Agenda pertemuan Kalla dengan Jokowi tidak terjadwal dalam agenda harian Presiden dan Wakil Presiden. Namun, menurut Kalla, dia selalu berkomunikasi dengan Presiden secara rutin, khususnya saat saat kembali ke Tanah Air setelah tugas kenegaraan di luar negeri.

"Biasa, kalau Presiden ke luar negeri, tentu kan saya lapor masalah-masalah dalam negeri. Selama ini walaupun singkat, tetapi banyak," kata Kalla. (Baca: Kejaksaan Agung: "Speak-speak" Mau Permufakatan Jahat, Kita "Pites" Saja)

Hari ini, MKD mendengar keterangan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor. Sudirman mengadukan Novanto dengan sangkaan pencatutan nama Presiden-Wapres terkait permintaan saham Freeport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com