KPK Nilai Setya Novanto Berperilaku Koruptif jika Benar Minta Saham Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, menilai Ketua DPR Setya Novanto salah jika terbukti meminta saham dari PT Freeport Indonesia.

Dia mengatakan, setiap pejabat negara tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk meminta sesuatu kepada pihak lain demi keuntungan pribadi.

"Itu namanya perilaku koruptif," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Kendati demikian, Ruki mengatakan, KPK belum berencana mengusut kasus yang kini ramai diperbincangkan publik ini.

Menurut dia, perlu kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses pertemuan Novanto dengan bos PT Freeport serta deal apa yang dijanjikan.

"Yang paling tepat menyelidiki adalah kepolisian karena bisa masuk dari berbagai penjuru, mulai dari IT, tindak pidana umum, dan bisa segala macam," ujar Ruki.

"KPK hanya satu penjuru, yaitu tindak pidana korupsi," ucapnya.

Dalam hukum pidana, kata dia, tindak pidana yang dilakukan Novanto belum sempurna.

Dia membuka kemungkinan KPK mengusut kasus ini jika sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Percuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas," ucap dia.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres.

(Lihat videonya di tautan ini: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)

Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Rizalah yang menyatakan berniat memberi 9 persen untuk JK. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.