Mensos: Jokowi Presiden Pertama yang Kunjungi Suku Anak Dalam

Kompas.com - 04/11/2015, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi ke rumah yang layak. Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi suku Anak Dalam di Jambi. Inset: Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam yang diabadikan oleh Tim Komunikasi Presiden. KOMPAS/C WAHYU HARYOPresiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi ke rumah yang layak. Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi suku Anak Dalam di Jambi. Inset: Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam yang diabadikan oleh Tim Komunikasi Presiden.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama yang mengunjungi langsung Suku Anak Dalam.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) bukanlah sesuatu hal yang baru.

"Apa yang dilakukan Presiden, jauh dari apa yang katanya direkayasa. Ini pendekatan sejak tahun 1969, kebetulan baru pertama kali Presiden bertemu langsung dengan Suku Anak Dalam," ujar Khofifah dalam pertemuan dengan Forum Pemberdayaan KAT di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).

Menurut Khofifah, proses pelayanan bagi KAT oleh pemerintah sudah dilakukan sejak tahun 1969. Saat itu, KAT disebut sebagai suku terasing.

Kemudian, pada tahun 1987, penyebutan menjadi masyarakat terasing dan pada tahun 1998 diubah menjadi komunitas adat terpencil. (Baca: Kemensos: Pembangunan Rumah bagi Orang Rimba Bukan Paksaan)

Menurut Khofifah, karena keberadaan penduduk KAT jarang diketahui masyarakat, akibatnya banyak yang menyangsikan keberadaan Suku Anak Dalam ketika ditemui langsung oleh Presiden.

Padahal, masih banyak suku terpencil seperti di pedalaman Jambi, yang disebut orang rimba yang membutuhkan layanan sosial pemerintah. (Baca: Fakta di Balik Tudingan Rekayasa Jokowi dan Suku Anak Dalam yang Menyesatkan)

Untuk saat ini, dasar hukum untuk pemberdayaan KAT telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. 

Kemensos juga menindaklanjuti perpres tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015. (Baca: DPR: Jangan Berburuk Sangka ke Presiden Jokowi)

"Ada beberapa program pokok yang diatur. Salah satunya soal permukiman bagi masyarakat komunitas adat terpencil," kata Khofifah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X