Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dukung Rekonsiliasi Internal Golkar dan PPP

Kompas.com - 03/11/2015, 19:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung langkah Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengadakan rekonsiliasi internal. Hal itu dinilai penting bagi Golkar dan PPP dalam menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

"Tentu saja kami harapkan seluruh kekuatan politik di negeri ini seperti Partai Golkar dan PPP bisa mengedepankan musyawarah mufakat, apalagi 9 Desember kita menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).

Menurut Hasto, sebagai partai dalam pemerintahan, PDI-P mengharapkan stabilitas politik tetap terjaga, karena hal tersebut dapat menentukan dan menopang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (Baca: PPP Kubu Romahurmuziy Buka Semua Opsi untuk Selesaikan Konflik Internal )

Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy membuka semua opsi untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan PPP. Sikap ini diambil melalui Rapimnas III PPP yang digelar di Jakarta, 28-29 Oktober 2015.

Peserta Rapimnas menyepakati untuk memberikan mandat kepada tim tujuh yang diisi oleh pimpinan dan tokoh senior PPP. (Baca: Yasonna Laoly Sarankan Dualisme di Golkar dan PPP Berdamai )

Mandat tersebut adalah untuk mengambil langkah politik dan hukum, termasuk upaya mencapai islah di luar pengadilan, mengupayakan peninjauan kembali, dan melaksanakan sepenuhnya putusan kasasi Mahkamah Agung.

Sementara itu, Partai Golkar kini telah melaksanakan proses konsolidasi politik antara dua kepengurusan, yakni kubu hasil Munas Bali dan kubu hasil Munas Ancol. (Baca: Agung Laksono: Saya dan Pak Ical Sepakat Dukung Pemerintah Jokowi )

Kedua kubu bahkan telah mengadakan Silatutahmi Nasional yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com