Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pimpinan Fahri Hamzah Akan Kontrol Pembangunan Gedung Baru DPR

Kompas.com - 03/11/2015, 16:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam tim implementasi dan reformasi parlemen akan ikut mengontrol pembangunan tujuh megaproyek di Kompleks Parlemen. Tim yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini akan memastikan bahwa pembangunan sesuai rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sejak awal.

"Tim pembangunan itu perlu kontrol dari Dewan, mengawal arah kebijakan renstra. Itu fungsi tim (reformasi dan implementasi parlemen) yang pernah dibentuk," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Roem Kono menegaskan, tim implementasi dan reformasi parlemen ini tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis. (Baca: Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya )

Semua hal yang bersifat teknis akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kesekjenan DPR.

"Teknisnya itu domain kesekjenan," ucap politisi Partai Golkar tersebut. (Baca: Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?)

Roem menambahkan, pada tahun pertama ini, DPR akan fokus pada pembangunan gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun DPR.

Anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 740 miliar. Namun, ada penundaan sebesar Rp 170 miliar sehingga anggaran yang akan digunakan pada 2016 adalah Rp 570 miliar.

Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR disediakan sekitar Rp 490 miliar. Adapun Rp 80 miliar sisanya dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi.

"Semua prosesnya akan berlangsung transparan," ucap Roem. (Baca: Ketua DPR Anggap Masyarakat Salah Presepsi soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

Selain gedung untuk ruang kerja dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat berdemo, DPR juga akan membangun museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung (visitor center), pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com