Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konstruksi Sosial Pemimpin

Kompas.com - 29/10/2015, 19:00 WIB

Di satu pihak agama dapat dihayati sebagai jalan bagi tiap orang untuk mencapai kesempurnaan hidup, sementara di pihak lain agama juga berfungsi sebagai identitas suatu kelompok sosial. Sebagai jalan kepada kesempurnaan yang dapat dicapai oleh tiap orang dengan metode-metode tertentu, kegiatan seseorang dalam agamanya dapat berpuncak pada kontemplasi dan kehidupan mistik.

Agama benar-benar menjadi urusan pribadi. Sebaliknya, sebagai atribut identitas suatu kelompok, agama terlibat dalam pergolakan sosial, berupa persaingan suatu kelompok dengan kelompok lain.

Apalagi pada masa sekarang semakin menguat identity politics, yang mengandung dua tema utama, yaitu perjuangan politik untuk mendapat pengakuan terhadap identitas suatu kelompok, serta penonjolan identitas sebagai atribut representasi politik.

Kalau agama menjadi atribut identitas, dan identitas menjadi atribut representasi politik, agama dapat mengalami politisasi dari waktu ke waktu.

Konflik vertikal antara masyarakat dan negara pada masa sekarang berubah bentuk menjadi konflik antara ranah publik dan ranah privat dalam administrasi pemerintahan. Korupsi yang masih merajalela adalah manifestasi kekacauan hubungan privat dan publik dalam keuangan negara, karena dana-dana publik yang dikuasai negara digunakan secara ilegal sebagai dana privat oleh pejabat-pejabat negara.

Demikian pun keputusan-keputusan yang bersifat publik (yang menyangkut proyek-proyek yang dibiayai pemerintah) diusahakan dimenangkan secara privat melalui uang-uang suap yang diberikan oleh kalangan privat yang yang bermodal besar.

Sosok kepemimpinan Jokowi

Kiranya jelas dari uraian di atas bahwa penilaian terhadap prestasi seorang pemimpin seyogianya diimbangi dengan penilaian terhadap perilaku masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada kebebasan pribadi dalam masyarakat yang tidak bebas, dan tidak ada keadilan bagi seseorang dalam masyarakat yang tidak adil, begitu dalil filosof Theodor Adorno dari mazhab Frankfurt.

Perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membasmi korupsi adalah usaha yang harus didukung sekuat tenaga oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia sebagai negara dan masyarakat yang relatif adil, agar terbuka kemungkinan bagi tiap warga negara untuk mendapat keadilan di dalamnya.

Pihak yang hendak memperlemah KPK dapat dianggap sebagai injustice collaborators, yang bertujuan melestarikan ketidakadilan dalam masyarakat, dan atas cara itu membuat keadilan untuk tiap warga negara menjadi mustahil.

Pemerintahan Jokowi selama satu tahun belum memuaskan. Tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kita dapat mencatat usahanya untuk menjadi pemimpin yang semakin hari semakin berkembang, semakin memahami tugasnya, dan berusaha melaksanakannya?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya 'All Out' Menangkan Prabowo

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya "All Out" Menangkan Prabowo

Nasional
Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

Nasional
Data Bais Diretas, TNI Koordinasi dengan Menko Polhukam

Data Bais Diretas, TNI Koordinasi dengan Menko Polhukam

Nasional
514 DPC PDI-P Bakal Ikut Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

514 DPC PDI-P Bakal Ikut Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

Nasional
PPP Sebut Muktamar Masih Sesuai Jadwal pada 2025

PPP Sebut Muktamar Masih Sesuai Jadwal pada 2025

Nasional
Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

Nasional
Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

Nasional
KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

Nasional
Menko Polhukam Minta Kementerian 'Back Up' Data hingga Empat Lapis

Menko Polhukam Minta Kementerian "Back Up" Data hingga Empat Lapis

Nasional
Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

Nasional
Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

Nasional
Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

Nasional
 Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com