Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Badan Anggaran: KMP sepertinya Menolak RAPBN 2016

Kompas.com - 29/10/2015, 13:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih kemungkinan besar akan menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Di KMP yang sekarang ini kelihatannya memang ingin menolak APBN. Kita lihat sementara sinyalnya begitu," kata Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2015).

Menurut dia, sinyal ini bisa dilihat dari pembahasan-pembahasan anggaran yang terjadi di setiap komisi. Fraksi parpol KMP, di komisinya masing-masing, banyak memberi catatan kritis terhadap RAPBN 2016.

"Saya sudah dapat laporan-laporan dari setiap komisi itu," kata politisi Golkar ini.

Namun, Supit belum bisa memastikan apakah RAPBN 2016 akan benar-benar ditolak oleh KMP. Menurut dia, pengambilan keputusan tersebut baru akan terlihat dalam rapat paripurna pengesahan RAPBN 2016 pada Jumat (30/10/2015) besok.

Siang ini, lanjut dia, Banggar akan melakukan rapat terakhir dengan menteri-menteri terkait dan mendengar pandangan mini fraksi.

"Diterima dan tidak bukan kewenangan Banggar, melainkan (sidang) paripurna. Banggar adalah pekerjaan teknis, bukan politik. Pekerjaan politiknya di (sidang) paripurna. Kita lihat besok, bisa saja voting," ucap Supit.

Pada Rabu (28/10/2015) malam kemarin, KMP mengadakan rapat terkait RAPBN 2016. Seusai pertemuan, Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie menyatakan, RAPBN 2016 tidak pro-rakyat. Dia khawatir pengesahan RAPBN ini tak bisa tepat waktu.

KMP menyoroti beberapa hal, misalnya, anggaran yang diajukan pemerintah untuk sektor kehutanan dan pertanian pada RAPBN 2016 relatif kecil. Hal itu tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada badan usaha milik negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com