Kompas.com - 21/10/2015, 14:38 WIB
Petugas Satpol PP KabupatenAceh Singkil membongkar bangunan tak berizin yang selama ini digunakan sebagai tempat ibadah. Pembongkaran ini dilakukan atas kesepakatan bersama Pemkab Aceh Singkil dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Daspriani Y Zamzami/KOMPAS.comPetugas Satpol PP KabupatenAceh Singkil membongkar bangunan tak berizin yang selama ini digunakan sebagai tempat ibadah. Pembongkaran ini dilakukan atas kesepakatan bersama Pemkab Aceh Singkil dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com – Persatuan Gereja Indonesia kecewa terhadap rentetan peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil. Hal itu dianggap sebagai cerminan tidak tegaknya konstitusi.

Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow menyatakan kecewa akan adanya pembatasan, pembakaran dan kekerasan, serta pembongkaran rumah ibadah di Aceh Singkil.

"Ini cerminan konstitusi kita tidak berdiri tegak di Aceh Singkil," ujar Jeirry kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2015).

Ia mengatakan, undang-undang dan konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Oleh sebab itu, PGI menyoroti kebijakan pembatasan jumlah gereja di Aceh Singkil.

Menurut Jeirry, pemerintah setempat semestinya tidak perlu membatasi jumlah rumah ibadah seperti kesepakatan yang dicapai pada 1979.

Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Aceh Singkil, yang berbatasan dengan daerah berpenduduk mayoritas Nasrani di Sumatera Utara, memungkinkan warga beragama lain keluar-masuk ke daerah tersebut.

"Artinya, mobilisasi penduduk sana sudah pasti lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Orang keluar masuk dari berbagai agama sehingga tidak terlalu tepat jika ada kesepakatan jumlah rumah ibadah tahun 70-an masih dipegang sampai saat ini," kata Jeirry.

Ia menilai tidak tepat jika pemerintah membongkar gereja yang tidak berizin. Hal itu karena gereja-gereja itu sudah sesuai dengan jumlah umat Kristiani di sana.

Selain itu, kata Jeirry, negara seharusnya justru memfasilitasi izin gereja, bukan malah aktor utama pembongkaran.

"Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006, yang biasa digunakan sebagai acuan pendirian rumah ibadah, tidak ada poin yang menyebutkan memperbolehkan pemerintah membongkar rumah ibadah. Pemerintah justru diminta memfasilitasi izin itu," ujar Jeirry.

PGI berharap peristiwa intoleransi dan ketiadaan peran negara di Aceh Singkil itu tidak terulang. PGI juga berharap pemerintah mengkaji pembongkaran rumah ibadah dan lebih memilih konsep membangun toleransi antarumat beragama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.