Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan

Jika ditelusuri lebih lanjut, insiden bersentimen agama yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, disinyalir turut memengaruhi ingatan kolektif publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa ini. Apalagi kemudian peristiwa serupa terjadi menjelang genapnya usia satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, yakni insiden bentrokan antarmassa yang lagi-lagi bersentimen agama terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Dibandingkan dengan indikator yang lain, penanganan konflik dan ancaman perpecahan bangsa memang tercatat sebagai indikator paling rendah meraih apresiasi dari publik. Peran pemerintah di bidang ini relatif menurun tajam dalam persepsi publik. Januari lalu, misalnya, pada tiga bulan pertama pemerintahan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola konflik ini berada di angka 61,8 persen. Apresiasi ini menurun di akhir tahun pertama periode pemerintahan ini menjadi 58,3 persen.

Hal ini menjadi potret bahwa konflik di masyarakat jadi salah satu tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-Kalla, khususnya terkait dengan upaya mewujudkan stabilitas dan konsolidasi politik. Bagaimanapun, konsolidasi politik akan memberi ruang terjadinya stabilitas yang melahirkan iklim positif bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunannya. Apalagi, pemerintahan Jokowi-Kalla sebenarnya memiliki rekam jejak positif, khususnya dalam mengelola konflik politik di tingkat elite.
content

Modal pengelolaan konflik di tingkat elite itu pula yang mengantarkan apresiasi publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan di survei sembilan bulan kinerja pemerintah pada Juli 2015. Peningkatan ini tidak lepas dari realitas politik yang menggambarkan semakin cairnya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang menjadi pendukung pemerintah, dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang memilih berada di luar pemerintahan. Apalagi, hal ini disusul langkah Partai Amanat Nasional, sebelumnya berada di barisan KMP, yang memutuskan bergabung bersama koalisi pendukung pemerintah.

Tentu saja, selain persoalan pluralitas yang mewarnai perjalanan pemerintahan ini di akhir tahun pertamanya, persoalan lain boleh jadi turut menyumbang penurunan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik pada satu tahun pemerintahannya kali ini.

Dalam tiga bulan terakhir, setidaknya ada sejumlah polemik politik. Sebut saja bursa pemilihan Panglima TNI yang memunculkan perdebatan publik, terutama terkait tradisi rotasi antar-angkatan, turut mewarnai dinamika politik yang terjadi. Terakhir, tentu juga perdebatan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu ini bukan barang baru, tetapi hangat kembali di akhir tahun pertama periode pemerintahan Jokowi-Kalla.