Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan

Oleh: Yohan Wahyu

JAKARTA, KOMPAS - Stabilitas politik menjadi penopang utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir ini. Upaya konsolidasi yang dilakukan relatif mampu membuat pemerintah mempertahankan performanya di hadapan publik, meskipun apresiasinya cenderung mengalami penurunan.

Turunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah boleh dikatakan merupakan fenomena umum karena hal ini juga terjadi dan dialami oleh pemerintahan sebelum Jokowi-Kalla. Di saat awal pemerintahan berdiri, ekspektasi dan apresiasi tinggi, tetapi dalam perjalanannya cenderung mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada rezim kali ini meskipun dengan derajat yang berbeda.

Derajat yang berbeda itu terekam dari hasil survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas selama empat kali pada setiap triwulan pemerintahan. Pada pemerintahan sebelumnya, pergerakan apresiasi memang menurun secara konsisten pada satu tahun pertama pemerintahannya. Sebaliknya, pada pemerintahan Jokowi, penurunannya terjadi dengan cara "bergelombang". Hal ini terutama terlihat dalam survei ketiga atau tepat sembilan bulan pemerintahan pada Juli lalu. Survei tersebut merekam terjadinya rebound atau peningkatan apresiasi, padahal di survei sebelumnya terjadi penurunan.

Dari gelombang apresiasi dan tingkat kepuasan publik tersebut, ada satu hal yang relatif konsisten terjadi di empat survei periodik tersebut, yakni lebih tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang politik dibandingkan dengan tiga bidang lain, yakni penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kerja-kerja politik dari pemerintahan Jokowi-Kalla relatif dipandang publik masih terjaga dan mampu menjadi penopang secara umum performa pemerintah di muka publik, meskipun faktanya juga mengalami penurunan yang sama.

Tingkat kepuasan publik dari hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla merekam bahwa angka kepuasan publik pada kinerja bidang politik mencapai 67,9 persen. Kepuasan ini menurun dibandingkan dengan survei sembilan bulan pemerintahan yang berada di angka 71 persen. Jika ditelusuri lebih lanjut, dari kinerja di bidang politik, kerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa menyumbang terjadinya penurunan apresiasi.

Pluralitas

Turunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik terlihat hampir semuanya berkaitan dengan penanganan konflik yang bersumber dari keberagaman dan pluralitas bangsa. Hal ini terkait dengan tiga indikator, yakni kinerja pemerintah dalam menghargai perbedaan, menjamin kebebasan berpendapat, serta penanganan konflik dan ancaman perpecahan bangsa. Ketiga indikator ini mengalami penurunan pada survei satu tahun pemerintahan ini.

Jika ditelusuri lebih lanjut, insiden bersentimen agama yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, disinyalir turut memengaruhi ingatan kolektif publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa ini. Apalagi kemudian peristiwa serupa terjadi menjelang genapnya usia satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, yakni insiden bentrokan antarmassa yang lagi-lagi bersentimen agama terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Dibandingkan dengan indikator yang lain, penanganan konflik dan ancaman perpecahan bangsa memang tercatat sebagai indikator paling rendah meraih apresiasi dari publik. Peran pemerintah di bidang ini relatif menurun tajam dalam persepsi publik. Januari lalu, misalnya, pada tiga bulan pertama pemerintahan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola konflik ini berada di angka 61,8 persen. Apresiasi ini menurun di akhir tahun pertama periode pemerintahan ini menjadi 58,3 persen.

Hal ini menjadi potret bahwa konflik di masyarakat jadi salah satu tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-Kalla, khususnya terkait dengan upaya mewujudkan stabilitas dan konsolidasi politik. Bagaimanapun, konsolidasi politik akan memberi ruang terjadinya stabilitas yang melahirkan iklim positif bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunannya. Apalagi, pemerintahan Jokowi-Kalla sebenarnya memiliki rekam jejak positif, khususnya dalam mengelola konflik politik di tingkat elite.
content

Modal pengelolaan konflik di tingkat elite itu pula yang mengantarkan apresiasi publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan di survei sembilan bulan kinerja pemerintah pada Juli 2015. Peningkatan ini tidak lepas dari realitas politik yang menggambarkan semakin cairnya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang menjadi pendukung pemerintah, dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang memilih berada di luar pemerintahan. Apalagi, hal ini disusul langkah Partai Amanat Nasional, sebelumnya berada di barisan KMP, yang memutuskan bergabung bersama koalisi pendukung pemerintah.

Tentu saja, selain persoalan pluralitas yang mewarnai perjalanan pemerintahan ini di akhir tahun pertamanya, persoalan lain boleh jadi turut menyumbang penurunan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik pada satu tahun pemerintahannya kali ini.

Dalam tiga bulan terakhir, setidaknya ada sejumlah polemik politik. Sebut saja bursa pemilihan Panglima TNI yang memunculkan perdebatan publik, terutama terkait tradisi rotasi antar-angkatan, turut mewarnai dinamika politik yang terjadi. Terakhir, tentu juga perdebatan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu ini bukan barang baru, tetapi hangat kembali di akhir tahun pertama periode pemerintahan Jokowi-Kalla.

Citra Presiden

Kecenderungan menurunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di bidang politik, secara tidak langsung juga berimbas pada citra Presiden. Citra Presiden cenderung mengalami penurunan, meskipun jika dilihat dari angkanya, masih relatif tinggi. Pada tiga bulan pertama pemerintahannya, citra positif Presiden Jokowi berada di angka 89,9 persen. Sementara pada satu tahun pemerintahannya, citranya menurun menjadi 73,8 persen.

Masih tingginya citra positif Presiden tentu menjadi modal tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan kembali kerja-kerjanya di bidang politik. Langkah Presiden mengganti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada pertengahan Agustus lalu boleh jadi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintah di bidang tersebut.

Bidang politik menjadi tumpuan bagi performa pemerintah di mata publik. Apalagi, lebih dari separuh responden (62,7 persen) meyakini kondisi politik pada empat tahun sisa masa pemerintahan Jokowi-Kalla cenderung akan lebih baik. Bagaimanapun, stabilitas politik selalu menjadi barometer untuk mengukur sejauh mana sebuah pemerintahan dijalankan.

Selama satu tahun terakhir, politik yang relatif stabil tetap menjadi modal dan tumpuan bagi Jokowi untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. (LITBANG KOMPAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Oktober 2015, di halaman 3 dengan judul "Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan".