Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan PBNU terhadap Satu Tahun Jokowi-JK

Kompas.com - 20/10/2015, 09:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini memberi catatan terkait masalah keamanan. Setidaknya, selama pemerintahan Jokowi-JK, konflik sosial yang melibatkan kelompok agama masih terjadi.

Beberapa contohnya, seperti pembakaran mushala di Tolikara, Papua, dan peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, beberapa waktu lalu.

PBNU menyayangkan pemerintah gagal mengantisipasi konflik yang mengganggu keamanan masyarakat. (Baca: Setahun Jokowi-JK, Agenda Pemberantasan Korupsi Mengkhawatirkan)

"Pemerintah seharusnya mengedepankan dialog antarumat beragama dan mengutamakan penyelesaian masalah melalui komunikasi ke tingkat bawah," ujar Helmy saat ditemui di Kantor PBNU, Senin (19/10/2015).

Dalam bidang perekonomian, PBNU mengapresiasi upaya pemerintah yang berupaya meningkatkan perekonomian melalui paket-paket kebijakan ekonomi.

Setidaknya, upaya tersebut terbukti berdampak pada penguatan rupiah dan kurs dollar AS yang semakin terintervensi.

Meski demikian, PBNU meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan usaha dalam sektor makro.

Menurut Helmy, dalam kondisi perekonomian nasional yang melemah, usaha kecil perlu diberi penguatan agar menjadi penopang perekonomian.

Kabut asap

Selain itu, salah satu catatan penting PBNU terhadap pemerintah adalah mengenai penanganan kabut asap. PBNU menilai pemerintah kurang siap dalam menangani masalah tersebut.

Pertama, PBNU meminta pemerintah segera membenahi izin pembakaran hutan seluas 2 hektar. (Baca: Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Kecolongan soal Kabut Asap)

Tanpa diikuti aturan yang spesifik, pembakaran hutan dapat menjadi tidak terkendali sehingga menyebabkan bencana kabut asap seperti yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Helmy menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus yang nantinya dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu, seperti kebakaran hutan, sehingga penanganan lebih cepat dilakukan.

Anggaran pemerintah daerah dinilai belum cukup untuk mengatasi masalah pembakaran hutan. (Baca: Partai Pendukung Puas terhadap Kinerja Setahun Jokowi-JK)

"Hukumnya haram mengganggu dan merusak lingkungan. Penyelamatan hutan dan lingkungan adalah bagian dari jihad," kata Helmy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com