Kompas.com - 07/10/2015, 04:26 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri akan mengirim surat dan menekan otoritas di Arab Saudi agar tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban musibah Mina juga mendapatkan fasilitas asuransi.

"Kan biasanya tidak hanya (mendapat) asuransi di sini, tapi juga dari perusahaan. Kami akan bantu targetkan supaya biayanya bisa diterima keluarga," ucap Nusron di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Mengenai jumlah biaya asuransi klaim kerja, Nusron mengatakan bahwa dia tidak bisa memastikan, karena tergantung masing-masing perusahaan. Biasanya, menurut dia, untuk perusahaan perkapalan bisa mencapai Rp 150 juta - Rp 200 Juta. Sedangkan perusahaan konstruksi berkisar Rp 100 juta - Rp 150 juta.

"Biasanya. Saya harus lihat kontraknya dulu. Jumlahnya macam-macam," ucap dia.

BNP2TKI memfasilitasi pemberian asuransi kepada keluarga tiga TKI yang menjadi korban musibah Mina di Jalan 204. Ketiga korban tersebut adalah Akhmad Jamhuri, Wartoyo Usman dan Asdinur Bin Sanurih yang masing-masing mendapat Rp 80 juta.

Ia menambahkan, ada kemungkinan TKI yang menjadi korban musibah Mina mendapat tiga santunan. Pertama dari asuransi di Indonesia, santunan kedua dari perusahaan tempat bekerja dan santunan ketiga dari pemerintah, seperti yang didapat juga oleh korban jatuhnya crane.

"Siapa tahu seperti kasus crane, ada dari pemerintah Arab Saudi. Kemarin kan dapat 1 juta SR (Saudi Riyal) atau Rp 3,8 miliar. Kalau yang hari ini kan ada atau tidak belum ada pengumuman resmi. Kalau pun ada, BNP2TKI akan bantu memperjuangkannya," ucap Nusron.

Menurut Nusron, pada hari yang sama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Lalu Muhammad Iqbal sudah mengontaknya dan mengatakan telah menemui pihak perusahaan di Arab Saudi untuk membayarkan klaim asuransi kerja bagi korban TKI yang meninggal dalam musibah Mina. Pihak perusahan telah menyatakan kesanggupan, namun akan melihat lembar kontrak terlebih dahulu untuk teknisnya.

Jika dalam satu bulan ini belum juga dibayarkan, BNP2TKI juga akan mengirim orang ke Arab Saudi untuk menemui pihak perusahaan. "Akan kita kawal terus. Kebetulan November saya akan ke sana (Arab Saudi). Kalau sampai bulan ini belum selesai, saat ke sana akan saya tagih," kata Nusron.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.