Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI-Polri Dukung Jokowi Tak Minta Maaf soal PKI

Kompas.com - 01/10/2015, 13:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Forum Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNI-Polri Letjen TNI (Purn) Syaiful Sulun mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak akan ada permintaan maaf kepada PKI.

"Tidak perlu minta maaf. Dia (PKI) yang minta maaf sama kita," kata Syaiful Sulun dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila di Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Sulun, isu bahwa Presiden akan meminta maaf terhadap PKI digaungkan pihak-pihak penganut ideologi PKI gaya baru. Pihak-pihak itu berusaha memutarbalikkan fakta sejarah dan merusak pola pikir generasi muda.

"Mereka berteriak agar Presiden minta maaf. Yang jadi korban itu siapa, mereka memulai kudeta dengan membunuh jenderal kita, makanya rakyat waktu itu marah," tegas dia.

Sebelumnya beredar isu bahwa Presiden Jokowi akan meminta maaf kepada PKI dalam sebuah acara di Gelora Bung Karno Rabu 30 September 2015.

Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf pada keluarga PKI. Ia menampik rumor yang beredar mengenai rencana pemerintah yang akan meminta maaf pada keluarga PKI. (baca: Jokowi Yakin Pemberontakan seperti PKI Tak Akan Terjadi Lagi)

"Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada pemikiran ke arah itu," ujarnya.

Jokowi meyakini peristiwa pemberontakan seperti yang dilakukan PKI tidak akan terulang di Indonesia. Meski demikian, ia tetap minta semua pihak mewaspadai munculnya pergerakan kelompok seperti itu.

"Jangan sampai ada kurang kewaspadaan, meski saya yakin tidak akan kejadian lagi, dan saya berharap peristiwa G30 S/PKI ini tidak akan terjadi lagi di bumi pertiwi kita," kata Jokowi.

Pada Rabu (30/9/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui identitas pelaku penyebar fitnah terhadap Presiden Jokowi. Ia menganggap penyebar fitnah itu sudah sangat meresahkan karena menyebut Jokowi akan meminta maaf pada keluarga PKI. (baca: Istana Sudah Tahu Dalang Penyebar Fitnah Jokowi soal PKI)

Pramono mengungkapkan, penyebar fitnah diketahui berkat kerja sama dengan Polri. Pelaku diduga menyebarkan pesan berantai pada Selasa (29/9/2015), yang menyebutkan adanya agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Saat ini, kata Pramono, belum ada langkah hukum yang akan dilakukan kepada penyebar fitnah tersebut. Langkah hukum baru akan dipertimbangkan jika penyebar fitnah tidak menghentikan perbuatannya. (baca: Identitas Penyebar Isu Jokowi Minta Maaf ke PKI Sudah di Tangan Polisi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com