Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sudah Tahu Dalang Penyebar Fitnah Jokowi soal PKI

Kompas.com - 30/09/2015, 17:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki data mengenai penyebar fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam fitnah tersebut, Jokowi disebut akan mewakili Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Namun, kami sudah tahu (pelakunya)," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Pramono mengungkapkan, penyebar fitnah diketahui berkat kerja sama dengan Polri. Pelaku diduga menyebarkan pesan berantai pada Selasa (29/9/2015), yang menyebutkan adanya agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Ia melanjutkan, ada satu pelaku yang pertama menyebarkan pesan tersebut kepada orang di sekitarnya. Selanjutnya, pesan itu tersebar secara luas dan menimbulkan keresahan.

"Ada juga mesin sosial media. Sebenarnya, orangnya itu-itu saja. Kepentingannya membuat resah, dan (ingin) mendiskreditkan Presiden," kata Pramono.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya memastikan, pemerintah tidak akan menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa PKI.

"Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf kepada siapa? Siapa memaafkan siapa karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan, korban. Jadi, saya pikir tidak sampai ke situ," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ketika isu soal PKI itu menyebar, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta klarifikasi Presiden. Kepada Muhammadiyah, Jokowi membantah isu tersebut. (Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

"Dengan demikian, isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf sudah diklarifikasi. Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com