Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Identitas Penyebar Isu Jokowi Minta Maaf ke PKI Sudah di Tangan Polisi

Kompas.com - 30/09/2015, 18:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana memberikan pernyataan keras soal informasi yang menyebar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta maaf ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Aparat kepolisian pun sudah mengusut identitas pelaku penyebar kabar yang disebut Istana sebagai fitnah itu.

"Sudah," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan singkat saat ditanya wartawan usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2015).

Budi pun bertanya balik ke wartawan dari mana wartawan mengetahui bahwa aparat kepolisian sudah mengusut identitas itu. Budi pun dijelaskan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan bahwa istana sudah mengetahui identitasnya.

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan tindakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi itu, Budi tak menjawab lugas. "Nanti kami sampaikan perkembangannya," kata mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

Terakhir, pada Selasa (29/9/2015), beredar kembali pesan berantai mengenai agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan keluarga PKI dan Gerwani seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pesan itu disebutkan bahwa salah satu agenda pertemuan itu adalah Jokowi akan mewakili pemerintah Indonesia untuk meminta maaf pada keluarga PKI dan Gerwani.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah memiliki niat untuk meminta maaf terhadap keluarga PKI. Bahkan, isu permintaan maaf kepada keluarga PKI itu tidak pernah disinggung dalam rapat bersama para menteri terkait.

"Sama sekali tidak ada pikiran soal itu. Ini fitnah untuk mendiskreditkan Presiden," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com