Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim KPK Beda Pendapat dengan Pansel Terkait Hal Ini

Kompas.com - 28/09/2015, 20:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Surya Tjandra berkeinginan agar ke depan, KPK dapat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Hal itu dinilai sebagai salah satu cara KPK untuk menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi.

"Saya bayangkan ada sebuah acara reguler, dalam sebulan ada dua kali masyarakat bisa datang ke KPK. Supaya ada ekspose positif bagi masyarakat untuk berkenalan langsung dengan pekerja, penyidik, atau pimpinan KPK," ujar Surya, dalam sebuah diskusi di Kampus Unika Atma Jaya Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut Surya, pertemuan itu membuka ruang bersentuhan antara publik dan KPK, sehingga meninggalkan kesan kaku dan tertutup yang selama ini menjadi ciri KPK. Bentuk pertemuan yang dimaksud tidak hanya dapat dilakukan di Gedung KPK, misalnya, para pimpinan turun langsung mengunjungi komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi korban dari praktik korupsi yang dilakukan pejabat negara.

"Karena 2/3 anggaran KPK itu untuk pencegahan. Tapi ini tidak perlu menjadi bahan pemberitaan media, cukup dilakukan antara KPK dan masyarakat," kata Surya.

Beda pendapat

Sementara itu, akademisi yang juga anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Meuthia Ganie Rochman, memberikan tanggapannya mengenai rencana Surya jika terpilih sebagai pimpinan KPK itu. Menurut dia, KPK sebaiknya tidak membuang-buang waktu untuk bertemu masyarakat tanpa ada sesuatu yang disampaikan.

"Bagus kalau ada ekspose, tapi kita cuma punya waktu sedikit, jadi harus lebih efisien. Instrumen organisasi adalah alat kita untuk penguatan, jadi kalau KPK mau berinteraksi, gunakan waktu yang terbatas untuk mengkomunikasikan upaya yang berhasil dilakukan," kata Meuthia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com