ICW Minta Bantuan Keuangan Parpol Ditambah asalkan...

Kompas.com - 28/09/2015, 18:56 WIB
icha rastika/kompas.com pemaparan hasil kajian ICW atas tata kelola keuangan partai di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemerintah perlu menambah alokasi bantuan keuangan partai politik. Tambahan dana untuk partai politik bisa dilakukan asalkan kondisi perekonomian sudah membaik.

"Diberikan subsidi sebesar 0,0125 persen dari APBN untuk kepengurusan DPP dengan catatan bahwa peningkatan dapat dilakukan jika kondisi ekonomi sudah membaik," kata Koordinator Bidang Divisi Politik ICW Donal Fariz saat memaparkan hasil kajian ICW atas tata kelola keuangan partai politik di Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut ICW, sumbangan dana dari negara untuk membiayai kegiatan partai politik belum memadai. Jika mengacu pada PP No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, setiap partai hanya memperoleh Rp 108 untuk setiap suara yang diperolehnya dari pemilihan umum.

Secara keseluruhan, alokasi bantuan dana partai politik yang dianggarkan dalam APBN 2015 kurang lebih Rp 13,17 miliar untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Jika dihitung berdasarkan persentase APBN 2015, besaran sumbangan dari APBN kepada partai hanya sebesar 0,0000065 persen dari total keseluruhan dari APBN.

Sementara itu, menurut ICW, bantuan negara terhadap parpol tersebut hanya mampu menutupi kurang lebih 0,63 persen kebutuhan berdasarkan laporan keuangan partai yang diperoleh ICW pada 2011. Atas dasar itu, ICW mendorong agar pemerintah meningkatkan besaran sumbangan kepada partai politik menjadi 0,000125 persen dari APBN.

Dengan demikian, satu suara yang diperoleh partai politik nilainya meningkat menjadi Rp 1.666. Lebih jauh, Donal menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari ICW merekomendasikan peningkatan sumbangan dana APBN untuk partai politik.

Setidaknya, menurut Donal, insentif kepada partai politik ini diharapkan bisa mendorong parpol agar lebih profesional dalam mengelola keuangan masing-masing. Upaya ini juga diharapkan menjadi dorongan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab partai kepada publik.

Di samping itu, peningkatan bantuan dana pemerintah untuk parpol diharapkan bisa mengurangi pemasukan partai yang berasal dari nonkader.

"Diharapkan bisa mengurangi ketergantungan partai kepada big donors, atau para pendonor besar," sambung Donal.

ICW juga menilai upaya ini bisa menciptakan partai yang sehat karena persaingan internal yang terjadi nantinya berdasarkan faktor kapasitas, bukan berdasarkan besar kecilnya sumbangan kader kepada partai.

"Sebelumnya orang bisa survive di partai salah satu halnya karena seberapa besar dia bisa mendonasikan uangnya kepada parpol. Semakin banyak dia sumbang ke partai, pengaruhnya pun semakin tinggi sehingga persaingan yang muncul dari seberapa banyak dia menyetor uang ke parpol," papar Donal.

Selain itu, peningkatan bantuan pemerintah kepada parpol diharapkan bisa mengurangi tekanan partai kepada kader untuk memberikan setoran dana.

Perbaikan tata kelola partai

Halaman:


EditorFidel Ali

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X