Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melalui Putranya, Adnan Buyung Titip Pesan untuk Ketua KPU

Kompas.com - 23/09/2015, 14:46 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara senior Adnan Buyung Nasution sempat memberikan nasihat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengenai strategi menghadapi sengketa dalam pilkada serentak yang akan datang. Namun, karena sakit, nasihat itu ia sampaikan melalui putranya.

"Beliau satu bulan lalu mengirim putranya untuk memberikan advice menangani sengketa pilkada. Beliau perhatian sekali. Beberapa kali, beliau memang membuat buku penyelesaian sengketa pemilu," ujar Husni saat mendatangi rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2015).

Husni menilai sosok Adnan Buyung sebagai pribadi ahli hukum yang profesional. Ia juga memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam bidang pemilu karena pernah menjadi Wakil Ketua KPU pada periode 1999-2001. Selain itu, selama proses penyelesaian sengketa pilpres pada 2014, di Mahkamah Konstitusi, Adnan juga terlibat aktif dalam memberikan pendampingan bagi KPU.

Menurut Husni, Adnan Buyung memiliki jasa besar dalam keberhasilan KPU selama menangani Pemilu Presiden 2014.

"Itu sebabnya kami sangat merasa kehilangan atas kepergian Pak Adnan," kata Husni.

Adnan Buyung Nasution mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, hari ini sekitar pukul 10.15. Adnan yang saat ini berusia 81 tahun sempat dirawat di rumah sakit selama lebih kurang sepekan terakhir. Namun, komplikasi penyakit jantung dan ginjal membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk.

Selain Husni, komisioner KPU lainnya juga datang untuk melayat dan menyampaikan ucapan belasungkawa untuk keluarga Adnan Buyung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com