Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Anggap Politik Uang sebagai "Asuransi"

Kompas.com - 22/09/2015, 14:36 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebutkan, para pemilih memaknai politik uang dengan berbagai persepsi. Salah satunya, pemilih menerima politik uang karena dimaknai sebagai "asuransi".

"Buat pemilih, mereka masih menerima politik uang sebagai asuransi, mengantisipasi kandidat ingkar janji setelah terpilih," ujar Yunarto, saat memberikan pemaparan hasil survei dalam Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Yunarto menjelaskan, para kandidat calon kepala daerah seringkali mengumbar janji-janji politik yang memberikan harapan bagi para pemilihnya. Namun, pada kenyataannya, janji-janji berupa kesejahteraan bagi masyarakat tidak terwujud. Untuk itu, setidaknya uang-uang yang diberikan para kandidat tersebut, dapat dianggap sebagai pengganti kekecewaan para pemilih.

Selain itu, menurut Yunarto, beberapa pemilih yang menerima politik uang beralasan bahwa uang-uang tersebut digunakan sebagai pengganti pendapatan yang hilang karena harus menggunakan waktunya untuk datang ke TPS, atau saat mengikuti kegiatan kampanye kandidat.

"Perkebunan di desa tidak libur saat pemilu, sehari saja tidak bekerja, mereka bisa rugi. Maka, minimal money politic bisa jadi uang transport bagi para petani," kata Yunarto.

Kemudian, yang terakhir, menurut dia, para pemilih lebih mengutamakan asas kebermanfaatan saat menerima politik uang. Akibatnya, bisa jadi para kandidat yang melakukan politik uang malah dinilai sebagai orang yang dermawan.

"Ini adalah bagian dari faktor keputusasaan publik. Tapi secara emosional, kalau bisa membuktikan janji-janji secara realistis, masih ada yang bisa membuat mereka memilih tanpa harus melakukan politik uang," kata Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com