Puan Sebut Perlunya "Revolusi Mental" di Depan Ribuan Pendamping Desa

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, ribuan perwakilan pendamping desa dari 34 provinsi di Indonesia berperan penting dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap aparatur dan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa.

"Dengan adanya training of trainer (ToT) ini merupakan satu hal dalam melakukan revolusi mental yang sudah ditugaskan oleh Pak Presiden, bahwa bukan hanya merubah wilayahnya atau membangun wilayahnya tapi bagaimana sumber daya manusianya pun bisa berubah cara berpikirnya," ujar Puan saat memberikan arahan kepada para pendamping desa di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Puan berharap para pendamping desa yang telah terlatih nantinya bisa memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur dan masyarakat desa agar penyerapan dana desa bisa dimaksimalkan untuk pembangunan.

"Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini bukan hanya sekedar datang ke Jakarta hanya ingin jalan-jalan, tapi karena bapak-bapak, ibu-ibu punya keinginan dan cita-cita yang sama dengan kami, ingin melihat Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mempunyai masa depan cerah," ujarnya.

Kader Partai PDI-Perjuangan tersebut mengakui pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah masih belum maksimal, ia menilai masih ada berbagai macam kendala teknis yang membuat penyerapan anggaran dana desa belum maksimal.

"Kami menyadari ada masalah teknis di lapangan sehingga pelatihan untuk pendamping desa ini bisa melatih aparatur desa dan masyarakat dalam mempergunakan anggaran dana desa itu maksimal sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri," kata dia.

Puan menambahkan kementeriannya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menahan sebagian anggaran dana desa untuk memantau terlebih dahulu penggunaan dana desa yang telah dicairkan oleh pemerintah. Upaya tersebut dilakukan agar dana desa tidak disalahgunakan.

"Jadi ini memang masih menjadi hal yang masih harus kami pertimbangkan dan kami lihat dulu situasi di lapangan apakah hal itu harus dilakukan atau tidak," ujarnya.

Namun Puan menjamin jika aparatur dan masyarakat desa telah memaksimalkan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa yang telah dikucurkan sebelumnya dengan baik, pemerintah akan mencairkan dana desa yang tertahan untuk bisa digunakan dalam mengembangkan pembangunan.