Ekonomi Terpuruk, F-PAN Minta 7 Proyek DPR Tak Dipaksakan

Kompas.com - 25/08/2015, 11:04 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional menilai, DPR tak perlu memaksakan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. F-PAN menilai kondisi ekonomi yang sedang terpuruk saat ini harus menjadi pertimbangan.

"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandi Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Yandri mengatakan, kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi dengan realistis. Target pemasukan pajak sulit terpenuhi, serapan anggaran rendah, dan pertumbuhan belum sampai 5,5 persen. (baca: Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek)

Oleh karenanya, kata dia, proyek DPR bisa dikaji ulang di tengah situasi ekonomi saat ini. Hal itu juga sesuai saran dari Presiden Joko Widodo.

"DPR coba kaji ulang, apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang, atau mungkin skala prioritas mana yang akan lebih dulu dimasukkan sehingga rakyat tidak tersakiti," ucap Anggota Komisi II DPR ini. (Baca: Ruhut Sebut Jokowi Lolos "Jebakan Batman" Setelah Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Dengan menggunakan skala prioritas, lanjut dia, pembangunan DPR tak harus dimasukkan sekaligus dengan anggaran fantastis, melainkan bisa bertahap. Menurut dia, yang harus menjadi prioritas adalah pembangunan gedung untuk anggota DPR mengingat ruangan yang ada sekarang terlalu sempit.

"Kalau renovasi masih bisa dilakukan, maka renovasi tak perlu membangun baru. Atau ruangan yang ada dimaksimalkan, tinggal nambah beberapa ruangan saja. Saya yakin Pimpinan DPR akan legowo (bila proyek DPR dikaji ulang)," ucap Yandri.

Presiden Jokowi belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X