KPK Minta Kajian Audit Investigasi BPK atas Laporan terhadap Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa KPK telah menindaklanjuti laporan tentang indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. KPK telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan kajian audit investigasi terhadap laporan tersebut.

"KPK sudah minta kepada BPK untuk lakukan kajian audit investigasi terhadap proses peralihan. Kami masih menunggu BPK saja," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Senin (24/8/2015).

Indriyanto menyebutkan, KPK meminta audit investigasi untuk menelisik apakah ada kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap keuangan negara.

Laporan tersebut disampaikan oleh seorang warga bernama Amir Hamzah, Kamis (20/8) pekan lalu. Amir menilai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya penggelembungan anggaran dan korupsi dalam pembelian lahan tersebut. Ia menganggap Basuki atau Ahok telah menyalahgunakan wewenang dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. (Baca Ahok Dilaporkan ke KPK Terkait Pembelian Lahan RS Sumber Waras)

"Kita minta hasil audit BPK ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke Gubernur DKI Jakarta dan direksi RS Sumber Waras," ujar Amir.

Amir berharap KPK memeriksa hasil audit BPK terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan adanya korupsi, salah satunya penentuan harga tanah senilai Rp 755 miliar. Ia menganggap penentuan harga itu tidak melalui mekanisme penilaian wajar. Penentuan tersebut hanya berdasarkan pertemuan tertutup Ahok dengan direksi RS Sumber Waras.

"Harusnya lewat proses sosialisasi dan lainnya memakan waktu tiga bulan. Tapi, ini langsung diputus sendiri sama Gubernur dan sehari jadi," kata Amir.