Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harmonisasi Politik dan Ekonomi, Pekerjaan Rumah 70 Tahun Indonesia

Kompas.com - 17/08/2015, 13:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan struktur kabinet dinilai tidak akan memberikan dampak apapun terhadap kondisi ekonomi Indonesia, jika tidak didukung stabilitas politik. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi di antara pelaku politik dan pelaku ekonomi untuk mewujudkan keinginan itu.

Hal itu dikatakan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, saat dijumpai seusai mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Nusantara Polo Club, Senin (17/8/2015).

Idrus menekankan pentingnya konsolidasi politik terutama untuk mengoreksi persoalan hukum. Sebab, dalam praktik di lapangan, hukum masih kerap dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menekan pihak-pihak tertentu.

"Pemerintah memang sudah me-reshuffle menteri-menteri di bidang ekonomi. Tetapi jangan lupa, ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan politik," kata Idrus.

Di sisi lain, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari peran pengusaha. Jika pengusaha tidak merasa aman, maka, jangan berharap para pengusaha itu akan menjalankan bisnisnya di Indonesia.

"Keamanan itu berkaitan dengan politik. Jadi harus mengharmonisasi semuanya," ujarnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman mengatakan, kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin masih tinggi. Hal itu diketahui dari tingginya angka gini ratio yang mencapai 0,42.

"Di usia Indonesia yang sudah 70 tahun, kesejahteraan seharusnya sudah bisa dinikmati bersama, dan kesenjangan sudah semakin kecil. Menurut saya ini adalah pekerjaan rumah bagi Presiden," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga bertugas menjamin peningkatakan kesejahteraan sosial masyarakat. Meski sudah ada UU yang menjami mengenai persoalan itu, namun implementasinya dianggap masih kurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com