Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Sholah: Mekanisme AHWA di Muktamar Ke-33 NU Cacat Hukum

Kompas.com - 05/08/2015, 22:54 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis


JOMBANG, KOMPAS.com - Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menilai, mekanisme Ahlul Halli Wal A'qdi (AHWA) yang diterapkan untuk memilih Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, cacat hukum. Menurut dia, proses pemilihan anggota forum AHWA tidak sesuai aturan organisasi.

Gus Sholah menyebutkan, nama-nama anggota AHWA sudah disusun sebelum forum muktamar resmi memakai mekanisme AHWA dalam pemilihan Rais Aam.

"Ini tidak sesuai aturan organisasi. Nama-nama anggota AHWA seperti sudah disiapkan," kata Gus Sholah, Rabu (5/8/2015) malam.

Jika proses pemilihan anggota Ahwa tidak benar, lanjut dia, maka hasil pemilihan Rais Aam oleh AHWA juga tidak sah.

"Ketua Tanfidziyah yang akan direkomendasi juga dipastikan tidak sah secara hukum," ujar dia.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar proses pemilihan anggota forum AHWA diulang, agar sesuai dengan aturan organisasi.

Sementara itu, hasil musyawarah anggota AHWA pada hari ini telah memutuskan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai Rais Aam PBNU periode 2015-2020. Hasil musyawarah anggota AHWA  diumumkan dalam sidang pleno lanjutan penetapan Rais Aam PBNU malam ini di arena utama Muktamar NU di alun-alun Jombang.

Gus Mus terpilih meski bukan sebagai anggota AHWA. Sebelum musyawarah AHWA dimulai, anggota AHWA menerima surat tertulis yang dikirim oleh KH Moh Mustofa Bisri. Surat tersebut berisi tentang ketidaksanggupan Gus Mus untuk menjabat kembali sebagai Rais Aam PBNU untuk peridoe 2015-2020. Namun, surat tersebut dianggap sebagai bentuk akhlaqul karimah (akhlak mulia) yang tidak berambisi menduduki sebuah jabatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com