Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Pemberian Soekarno Award kepada Pemimpin Korut

Kompas.com - 01/08/2015, 03:25 WIB

KOMPAS.com - Rencana pemberian penghargaan Soekarno Award kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, seharusnya dilatari kepentingan agar Korea Utara dapat lebih membuka diri kepada dunia.

Hal itu diutarakan peneliti LIPI, Adriana Elisabeth menanggapi pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri yang akan memberikan penghargaan tersebut.

"Yang perlu ditanyakan adalah niatnya, apakah penghargaan itu akan membuat Korea Utara akan menjadi lebih terbuka," kata peneliti LIPI Adriana Elisabeth kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (31/07) malam.

Menurut Adriana, masalah utama Korut sekarang adalah sikap tertutup para pemimpinnya, sehingga dunia tidak mengetahui secara persis tuduhan PBB adanya pelanggaran HAM berat di negara tersebut.

"Korea Utara harus diberi hak jawab atas tuduhan itu, tetapi masalahnya Korut tertutup, sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sana," kata Adriana.

Sementara, pengamat politik FISIP UGM Arie Sujito mengatakan, rencana pemberian penghargaan kepada pemimpin Korut itu lebih sebagai "simbol" terhadap keberanian pemimpin Korut melawan negara-negara maju.

"Tetapi itu bukan berarti bahwa pada sisi-sisi yang lain itu semua terpenuhi, misalnya prinsip-prinsip penghormatan HAM," kata Arie.

Soal pelanggaran HAM di Korut

Secara terpisah, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dia dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru".

Anak ketiga Presiden Sukarno ini menambahkan, penghargaan itu diberikan juga karena "komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia, kemanusiaan dan keadilan," kata Rachmawati kepada BBC Indonesia, Jumat (31/07) malam.

Ditanya apakah pihaknya tidak memasukkan laporan PBB tentang adanya dugaan pelanggaran HAM berat di Korut dalam kriteria penilaian calon penerima penghargaan, Rachmawati mengatakan tuduhan itu lebih merupakan "propaganda politik" pihak-pihak tertentu.

"Kami sudah berbicara dengan Duta besar Korut, bahwa sebetulnya tidak begitu. Itu propaganda pihak tertentu," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang situasi dunia yang sudah berubah jika dibandingkan ketika Presiden Sukarno masih berkuasa, Rachmawati mengatakan "substansinya belum berubah".

"Masih saja ada (negara) satu-sama lain masih ingin mendominasi, ingin memaksakan kehendaknya," katanya.

Rencananya, penghargaan itu akan diberikan melalui perwakilan pemerintah Korea Utara di Indonesia dalam waktu dekat.

Pada tahun 2001 lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kim Il-sung, bertepatan dengan peristiwa 100 tahun kelahiran Bung Karno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com