Jimly: Belum Tentu Profesor Lolos Tes Tahap Dua Capim KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang lolos tahap awal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku kesulitan menjawab soal pilihan ganda dalam tes tahap kedua. Meski demikian, ia berharap kembali lolos ke seleksi tahap selanjutnya.

"Mudah-mudahan lulus karena pertanyaannya berat-berat. Belum tentu lulus juga walaupun (bergelar) Profesor," ujar Jimly di Gedung Pusdiklat Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Selain soal pilihan ganda dalam uji objektif, peserta juga diminta membuat makalah kompetensi yang ditulis tangan. Jimly mengatakan, makalah tersebut berisi tentang permasalahan korupsi di Indonesia.

"Ada tiga poin. Ada soal kondisi korupsi sekarang. Kedua, hubungan lembaga KPK dan lembaga lain. Ketiga, solusi, rencana aksi kedepannya," kata Jimly.

Namun, Jimly enggan mengungkap jawaban atas poin yang diajukan dalam makalah yang dibuatnya. Setelah menjalani tahap kedua, Jimly mengaku siap menjalani tahapan selanjutnya hingga uji kelayakan dan uji kepatutan di DPR.

"Mudah-mudahan proses ini memberi keyakinan pada masyarakat bahwa proses penegakan hukum pada korupsi tidak akan surut," kata Jimly.

Hasil tes tersebut akam diumumkan pada 15 Juli 2015. Kemudian, peserta akan masuk ke tahap ketiga, yaitu profile assessment pada 27 hingga 28 Juli 2015.

Sebanyak 194 orang lolos tahap administrasi seleksi capim KPK. Pansel KPK memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2015.

Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli. Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan pada 15 Juli.

Pansel akan melakukan assessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus, dan laporan akan disampaikan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.