Tak Ingin Daftar Capim KPK, Indriyanto Pilih Kembali Jadi Akademisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengaku tidak akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Setelah masa tugasnya di KPK habis, ia akan kembali menjadi akademisi.

"Sepertinya back to campus, ya. Kan paham saya, guru besar," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (23/6/2015).

Sebelum ditunjuk menjadi petugas pelaksana KPK oleh Presiden Joko Widodo, Indriyanto merupakan guru besar di bidang ilmu hukum.

Indriyanto juga menjadi konsultan ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Anggota tim persiapan pembentukan KPK. Ia juga pengajar pada beberapa perguruan tinggi, antara lain Program Pascasarjana Universitas Indonesia bidang Ilmu Hukum, Program Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, dan Program Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Di antara lima pimpinan KPK, hanya Johan Budi yang akan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Johan mengaku ingin mengembalikan marwah KPK. (baca: Daftar Calon Pimpinan, Johan Budi Ingin Kembalikan Marwah KPK yang Pudar)

Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengaku tidak akan maju lagi sebagai pimpinan KPK. Ia mengaku tidak berminat kembali memimpin KPK.

Ruki mengaku tidak lagi berambisi menjadi sosok yang penting bagi bangsa, termasuk pimpinan KPK. Lagi pula, kata dia, usianya yang menginjak 69 tahun, tidak lagi muda untuk memimpin KPK. (baca: Terlalu Tua, Ruki Tak Berminat Kembali Jadi Pimpinan KPK)

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga mengaku tidak akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya. Menurut dia, masih banyak orang hebat yang mampu menggantikannya memimpin KPK.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga bersikap sama. Ia berharap orang-orang yang mendaftar seleksi memiliki niat penuh untuk memberantas korupsi. (baca: Calon Pimpinan KPK Harus Ikhlas Mengabdi Berantas Korupsi)

Pendaftaran seleksi capim KPK dibuka hingga Rabu (24/6/2015) besok. Selanjutnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara.

Sebanyak delapan nama akan dipilih dari calon-calon itu sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden akan meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.