Kalla Sebut Australia Langgar Konvensi PBB karena Kembalikan Pengungsi ke Indonesia

Kompas.com - 17/06/2015, 18:30 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla Icha RastikaWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Australia telah melanggar konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tahun 1951 mengenai status pengungsi dengan membayar kapten dan kru kapal agar membawa kembali imigran asal Banglades, Sri Lanka, dan Myanmar ke wilayah Indonesia. Padahal, Australia salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

"Tidak etis tentu, dia melanggar sendiri aturan yang sudah disetujui," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Pengusiran terhadap pengungsi berlawanan dengan Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai larangan pengusiran. Berdasarkan pasal tersebut, negara-negara yang menandatangani konvensi tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah. Kecuali jika pengungsi tersebut menjadi ancaman keamanan nasional dan menganggu ketertiban umum di negara tempat mereka mengungsi.

Kendati menyadari pelanggaran yang dilakukan Australia, Kalla menyampaikan bahwa pemerintah RI tidak berwenang mengambil tindakan. "Bagaimana kita menindak yang mereka lakukan? Kita tidak punya wewenang, tapi dunia menilai itu juga tidak etis," ucap Kalla.

Seperti diberitakan Kompas, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku mendapat laporan bahwa ada kapten dan kru kapal pengangkut imigran asal Banglades, Sri Lanka, dan Myanmar yang mengaku dibayar petugas Australia agar mereka mau membawa kapal kembali ke wilayah Indonesia. Terhadap pihak Australia, Retno mengatakan sudah bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, Sabtu pekan lalu, untuk menanyakan langsung persoalan itu. Menurut Retno, Dubes Grigson tak bisa menjawab dan berjanji akan membawa pertanyaan tentang masalah itu ke Canberra.

Mengutip BBC, sebelumnya sebuah kapal yang mengangkut imigran dengan tujuan Selandia Baru ditahan petugas keamanan Indonesia di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kepada polisi setempat, kapten dan kru kapal mengaku sebelumnya dicegat di tengah laut oleh kapal perang Angkatan Laut Australia. Petugas imigrasi Australia diketahui berada di atas kapal perang tersebut. Mereka lantas menawarkan uang 5.000 dollar Australia atau Rp 51,6 juta kepada kapten kapal agar mau kembali berlayar ke perairan Indonesia. Mengutip kantor berita AFP, personel kepolisian Rote mengatakan melihat uang itu.

Juru bicara badan PBB untuk urusan pengungsi, James Lynch, Jumat pekan lalu, membenarkan bahwa stafnya telah mengonfirmasi kejadian itu dengan mewawancarai 65 penumpang yang berada di atas kapal. Menurut Lynch, para penumpang membenarkan bahwa kru dan kapten kapal menerima uang dari Australia.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengakui pemerintahannya menjalankan "strategi kreatif" untuk menghentikan kedatangan perahu-perahu pencari suaka ke negara itu. (baca: PM Australia Akui Jalankan Strategi Kreatif Hentikan Perahu Pencari Suaka). Ia menolak menjawab apakah petugas perbatasan telah membayar kru perahu untuk memulangkan pencari suaka ke Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X