Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2015, 18:30 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Australia telah melanggar konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tahun 1951 mengenai status pengungsi dengan membayar kapten dan kru kapal agar membawa kembali imigran asal Banglades, Sri Lanka, dan Myanmar ke wilayah Indonesia. Padahal, Australia salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

"Tidak etis tentu, dia melanggar sendiri aturan yang sudah disetujui," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Pengusiran terhadap pengungsi berlawanan dengan Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai larangan pengusiran. Berdasarkan pasal tersebut, negara-negara yang menandatangani konvensi tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah. Kecuali jika pengungsi tersebut menjadi ancaman keamanan nasional dan menganggu ketertiban umum di negara tempat mereka mengungsi.

Kendati menyadari pelanggaran yang dilakukan Australia, Kalla menyampaikan bahwa pemerintah RI tidak berwenang mengambil tindakan. "Bagaimana kita menindak yang mereka lakukan? Kita tidak punya wewenang, tapi dunia menilai itu juga tidak etis," ucap Kalla.

Seperti diberitakan Kompas, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku mendapat laporan bahwa ada kapten dan kru kapal pengangkut imigran asal Banglades, Sri Lanka, dan Myanmar yang mengaku dibayar petugas Australia agar mereka mau membawa kapal kembali ke wilayah Indonesia. Terhadap pihak Australia, Retno mengatakan sudah bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, Sabtu pekan lalu, untuk menanyakan langsung persoalan itu. Menurut Retno, Dubes Grigson tak bisa menjawab dan berjanji akan membawa pertanyaan tentang masalah itu ke Canberra.

Mengutip BBC, sebelumnya sebuah kapal yang mengangkut imigran dengan tujuan Selandia Baru ditahan petugas keamanan Indonesia di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kepada polisi setempat, kapten dan kru kapal mengaku sebelumnya dicegat di tengah laut oleh kapal perang Angkatan Laut Australia. Petugas imigrasi Australia diketahui berada di atas kapal perang tersebut. Mereka lantas menawarkan uang 5.000 dollar Australia atau Rp 51,6 juta kepada kapten kapal agar mau kembali berlayar ke perairan Indonesia. Mengutip kantor berita AFP, personel kepolisian Rote mengatakan melihat uang itu.

Juru bicara badan PBB untuk urusan pengungsi, James Lynch, Jumat pekan lalu, membenarkan bahwa stafnya telah mengonfirmasi kejadian itu dengan mewawancarai 65 penumpang yang berada di atas kapal. Menurut Lynch, para penumpang membenarkan bahwa kru dan kapten kapal menerima uang dari Australia.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengakui pemerintahannya menjalankan "strategi kreatif" untuk menghentikan kedatangan perahu-perahu pencari suaka ke negara itu. (baca: PM Australia Akui Jalankan Strategi Kreatif Hentikan Perahu Pencari Suaka). Ia menolak menjawab apakah petugas perbatasan telah membayar kru perahu untuk memulangkan pencari suaka ke Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Desember 2023 memperingati hari apa?

Tanggal 13 Desember 2023 memperingati hari apa?

Nasional
Akun Sosmed Capres-Cawapres 2024

Akun Sosmed Capres-Cawapres 2024

Nasional
Di Hadapan Hasto, DPC PDI-P Tangsel Targetkan Kemenangan Ganjar-Mahfud 55 Persen

Di Hadapan Hasto, DPC PDI-P Tangsel Targetkan Kemenangan Ganjar-Mahfud 55 Persen

Nasional
Tanggal 12 Desember 2023 memperingati hari apa?

Tanggal 12 Desember 2023 memperingati hari apa?

Nasional
Ketika Jawaban Anak Anies Disebut Mirip Gibran Saat Dulu Ditanya soal Masuk ke Dunia Politik...

Ketika Jawaban Anak Anies Disebut Mirip Gibran Saat Dulu Ditanya soal Masuk ke Dunia Politik...

Nasional
Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran 'Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap'...

Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran "Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap"...

Nasional
Dalam Tuntutan, 2 Kios di Kalibata City dan Mobil VW Caravelle Milik Rafael Alun Dirampas untuk Negara

Dalam Tuntutan, 2 Kios di Kalibata City dan Mobil VW Caravelle Milik Rafael Alun Dirampas untuk Negara

Nasional
Minta Warga Lapor, Polri Bakal Patroli Menjaga Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Nataru

Minta Warga Lapor, Polri Bakal Patroli Menjaga Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Nataru

Nasional
Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Bakal Dapat Limpahan Suara Jika Anies dan Ganjar Tak Masuk Putaran 2

Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Bakal Dapat Limpahan Suara Jika Anies dan Ganjar Tak Masuk Putaran 2

Nasional
Survei Poltracking Indonesia Prediksi Pilpres Berlangsung 2 Putaran

Survei Poltracking Indonesia Prediksi Pilpres Berlangsung 2 Putaran

Nasional
Rafael Alun Bakal Sampaikan Pembelaan pada 27 Desember 2023

Rafael Alun Bakal Sampaikan Pembelaan pada 27 Desember 2023

Nasional
Debat Perdana Capres, Timnas Anies-Muhaimin Wajibkan Caleg Partai Koalisi Gelar Nobar

Debat Perdana Capres, Timnas Anies-Muhaimin Wajibkan Caleg Partai Koalisi Gelar Nobar

Nasional
Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Nasional
Cerita Ganjar di-'Bully' karena Tetapkan Upah Rendah

Cerita Ganjar di-"Bully" karena Tetapkan Upah Rendah

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com