KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyidikan Kasus Hadi Poernomo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghentikan penyidikan kasus yang menjerat mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, meski dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan. Pasalnya, dalam Undang-undang KPK tidak diatur mengenai penghentian penyidikan.

"Penyidikan tidak dihentikan karena KPK tidak memiliki mekanisme untuk menghentikannya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Sabtu (13/6/2015).

Priharsa mengatakan, jika KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi, maka bertentangan dengan UU KPK. Namun, meski penyidikan masih berlanjut, belum ada pemanggilan saksi lagi setelah gugatan praperadilan Hadi diputuskan.

"Belum ada lagi pemeriksaan saksi," kata Priharsa.

Menurut Priharsa, KPK saat ini masih fokus pada upaya perlawanan hukum terhadap putusan tersebut. Setelah upaya banding ditolak, KPK akan mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali.

Bahkan, muncul opsi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru untuk kasus tersebut. Opsi itu mengacu putusan Mahkamah Konstitusi. (baca: KPK Pertimbangkan Kembali Tetapkan Hadi Poernomo Tersangka)

"Bisa PK, kasasi, atau mengeluarkan Sprindik baru dengan mentersangkakan kembali HP," kata Priharsa.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo terhadap KPK. Dalam putusannya, hakim Haswandi menyatakan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Hadi batal demi hukum dan harus dihentikan. (baca: Permohonan Dimenangkan di Praperadilan, Ini Kata Hadi Poernomo)

Ini karena penyelidik dan penyidik KPK yang saat itu bertugas mengusut kasus Hadi sudah berhenti tetap dari kepolisian dan kejaksaan. Mereka juga dinilai belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) meski telah diangkat secara resmi oleh KPK.

KPK menganggap putusan tersebut membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, dalam putusan praperadilan sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutuskan pengangkatan penyidik KPK adalah sah.

Menurut KPK, dalam banyak tindak pidana, penyelidikan bisa dilakukan oleh aparat bukan Polri, seperti dalam kasus tindak pidana kehutanan, lingkungan, imigrasi, pajak, hingga bea dan cukai.

Putusan Haswandi dianggap jadi permasalahan yang serius bagi penegakan hukum, tak hanya dalam soal korupsi. Putusan itu juga berdampak pada kemungkinan tidak sahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lain karena penyelidikannya tidak dilakukan oleh polisi.