Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Ingin Ada Posisi Wakil Panglima TNI Saat Dirinya Diganti

Kompas.com - 09/06/2015, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengaku sudah mengirimkan konsep keputusan presiden (keppres) soal jabatan wakil panglima TNI kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya kemarin sudah tanda tangan. Saya kira dalam tempo yang tak lama lagi sudah ada keputusan soal wakil panglima TNI," kata Moeldoko seusai Peresmian Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, di Silang Monas, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Ia menilai, pengisian jabatan wakil panglima TNI akan berbarengan dengan jabatan panglima TNI yang baru untuk menggantikan dirinya yang memasuki masa pensiun pada Agustus 2015.

Moeldoko menambahkan, jabatan wakil panglima TNI akan berbeda angkatan dengan jabatan panglima TNI.

"Kalau panglima TNI-nya dari Angkatan Laut, maka wakil panglima TNI bisa dari darat atau udara," tuturnya.

Belum ada urgensinya

Namun, di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, jabatan wakil panglima TNI belum ada urgensinya.

"Belum (ada urgensinya)," kata Tedjo. (Baca: Menko Polhukam: Belum Ada Urgensi Jabatan Wakil Panglima TNI)

Tedjo mengakui bahwa dirinya memang sempat mempertimbangkan keberadaan wakil panglima TNI. Namun, setelah dikaji dan dianalisis efektivitasnya, jabatan tersebut tak terlalu penting untuk dibentuk.

"Dulu kan pertimbangannya kalau panglima tak bisa hadir, bisa wakilnya yang gantikan. Tapi itu bisa iya, bisa juga tidak," ujar Tedjo.

Selama ini ada kasum (kepala staf umum) panglima atau kepala staf matra TNI yang ditunjuk menggantikan panglima. Jadi, ya belumlah, ujarnya.

Tedjo mengingatkan bahwa keputusan ada atau tidaknya wakil panglima TNI adalah keputusan Presiden sepenuhnya.

"Hingga saat ini, Presiden belum memutuskan," ucapnya. (Baca: Ketua Komisi I: Mubazir Posisi Wakil Panglima TNI)

Panglima TNI sebelumnya menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI, salah satunya yaitu jabatan wakil panglima di tubuh TNI.

Moeldoko mengusulkan secara langsung reorganisasi TNI itu kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/3/2015).

"Masalah reorganisasi, di antaranya ada wakil panglima TNI. Diharapkan, wakil panglima TNI itu, kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa action," kata Moeldoko. (Baca: Wakil Panglima TNI Akan Kembali Dimunculkan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com