Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I: Mubazir Posisi Wakil Panglima TNI

Kompas.com - 18/03/2015, 13:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mempertanyakan rencana pemerintah mengembalikan posisi wakil panglima dalam tubuh TNI. Menurut Mahfudz, posisi wakil panglima berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam institusi TNI.

"Mubazir posisi wakil panglima TNI, malah berpotensi tumpang-tindih tupoksi, tidak efektif dan efisien organisasinya," kata Mahfudz, saat dihubungi, Rabu (18/3/2015).

Politisi PKS itu menuturkan, posisi wakil panglima TNI juga tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Ia menganggap TNI tidak perlu memiliki wakil panglima seperti menteri pertahanan yang tidak memiliki wakil menteri.

"Karena secara operasional panglima sudah dibantu beberapa asisten dan mengkoordinasikan kepala staf," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa wacana reorganisasi TNI disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada Presiden Joko Widodo. (baca: Wakil Panglima TNI Akan Kembali Dimunculkan)

Presiden Jokowi menyetujui usulan itu dan meminta implementasinya dilakukan secara bertahap paling lambat pada 2019 dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Reorganisasi TNI akan mengembalikan posisi wakil panglima, pengembangan divisi Kostrad, Armada, dan Komando Operasi Angkatan Udara.

Presiden, kata Andi, meminta dimatangkan bahan pertimbangannya sebelum disiapkan payung hukum berupa peraturan presiden.

Menurut Andi, wacana mengembalikan posisi Wakil Panglima TNI muncul karena pertimbangan efektivitas kinerja TNI. Karena selama ini hanya ada kepala staf umum TNI yang tidak memiliki fungsi komando.

"Kalau Panglima TNI bertugas ke luar negeri, wakil panglima bisa menggantikan panglima utntuk fungsi komando itu," pungkas Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com