Anggota Komisi III: Bilang ke Budi Waseso, Tingkatkan Pemasukan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengaku bingung ketika mendengar Polri meminta kenaikan tunjangan kinerja. Pasalnya, keuangan negara belum tentu memadai untuk menambah tunjangan Polri.

"Waduh, kok Polri minta naik tunjangan? Semua harus dilihat kemampuan anggaran," kata Arsul di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, Polri harus lebih bijaksana saat meminta tunjangan kinerjanya dinaikkan. Menurut Arsul, permintaan Polri itu sulit dipenuhi di tengah defisitnya anggaran negara.

"Kalau tunjangan mau dinaikkan, uangnya diambil dari mana? Tambah defisit berarti menambah utang," ujarnya.

Karena alasan itu, Arsul mendorong Polri, khususnya Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso, untuk fokus pada pencegahan dan pengungkapan tindak pidana yang merugikan negara. (Baca: Tahun 2016, Polri Usulkan Rp 300 Miliar untuk Anggaran Gedung Baru Bareskrim)

Dari sejumlah tindak pidana, Arsul menilai tindak pidana korupsi, pembalakan liar, pencurian ikan, dan penambangan liar sebagai tindak pidana yang paling berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

"Bilang ke Komjen Buwas (Budi Waseso), DPR minta Polri bisa bantu meningkatkan pemasukan negara, baru tunjangan dinaikkan," kata Arsul.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya mengajukan permintaan agar tunjangan kinerja bagi pegawai Polri dinaikkan. Saat ini, tunjangan bagi anggota Polri baru 36 persen. (Baca: Kapolri Minta Tunjangan Polisi Dinaikkan seperti TNI)

"Kan sama dengan TNI. TNI kan tunjangan kinerjanya dinaikkan, 54-60 persen. Nah, kita juga mengajukan hal yang sama," kata Badrodin.

Badrodin menilai, anggota Polri pantas menerima kenaikan tunjangan. Kepolisian sudah melakukan sejumlah perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi.