Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Prioritaskan Reformasi Polri dalam Agenda Penegakan Hukum

Kompas.com - 30/04/2015, 17:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat politik dan aktivis mendesak agar Presiden Joko Widodo segera melakukan pembenahan berupa reformasi di tubuh Polri. Hal itu sebagai salah satu bentuk perwujudan agenda penegakan hukum yang diwacanakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Lemahnya ruang evaluasi serta minimnya agenda akuntabilitas membuat kepolisian seakan begitu lentur dan tidak dapat disentuh secara hukum. Itulah pentingnya Jokowi untuk melakukan reformasi Polri sebagai prioritas agenda penegakan hukum," ujar Kepala Biro Riset Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri, di Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Puri mengatakan, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diubah dalam tatanan kerja Polri. Misalnya, mengenai struktur kepemimpinan operasional. Luasnya kewenangan Polri harus direspon dengan bagaimana mengefektifkan sistem evaluasi.

Puri mengatakan, struktur kepemiminan Polri seharusnya dapat diawasi oleh eksekutif, atau presiden sebagai pemimpin tertinggi. Saat fungsi pengawasan operasionalisasi sulit dilakukan, presiden dapat memikirkan untuk memecah atau melakukan desentralisasi kewenangan kepada lembaga lain.

Puri membagi faktor-faktor akuntabilitas Polri ke dalam tiga hal. Pertama, faktor akuntabilitas dan transparansi operasional. Hal itu mencakup fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik yang sejalan dengan tingkat kepuasan publik.

Kemudian dalam bidang anggaran, Polri dituntut untuk memberikan tanggung jawab secara terbuka dan transparan mengenai dukungan negara dalam peningkatan kapasitas Polri. Hal itu sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, Polri juga dituntut untuk menggunakan perangkat pengawas internal dan eksternal secara lebih efektif. Menurut Puri, perangkat kepolisian, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebaiknya digunakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas ketimbang keberpihakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com