Diperdebatkan, Syarat Parpol Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat masih berbeda pendapat terkait syarat partai politik yang diakui Komisi Pemilihan Umum dan bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak, Desember 2015. Persyaratan ini penting bagi partai yang kepengurusannya tengah terlibat konflik internal.

Persyaratan partai politik ini menjadi salah satu isi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

Malik Haramain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Senin (20/4/2015), menuturkan, sebagian fraksi di Komisi II berpendapat, parpol yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah yang kepengurusannya terdaftar dan sah menurut Menteri Hukum dan HAM. Sebagian lagi berpendapat, yang berhak mengajukan calon kepala daerah adalah parpol dengan pengurus sah menurut pengadilan.

Komisi II, menurut Malik, masih mencari rumusan yang tepat terkait hal ini. "Prinsipnya, Komisi II ingin semua parpol bisa ikut pilkada," katanya.

Saat ini, partai yang tengah terlibat konflik internal adalah Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan keputusan yang mengakui kepengurusan Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Namun, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menangguhkan berlakunya keputusan itu.

PTUN Jakarta juga membatalkan SK Menkumham yang mengakui kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan M Romahurmuziy. Atas putusan ini, Menkumham dan Romahurmuziy mengajukan banding.

Wakil Ketua Komisi II DPR Wahidin Halim mengatakan, konsultasi Rancangan PKPU ditargetkan selesai Rabu besok.

Anggaran

Kesiapan anggaran 11 daerah yang akan menggelar Pilkada 2015 hingga saat ini belum diketahui. Daerah itu adalah Nias Selatan, Kutai Timur, Nunukan, Majene, Boven Digoel, Yalimo, Kutai Barat, Balikpapan, Konawe Utara, Mamberamo Raya, dan Kuantan Singigi.

Ini terjadi karena 11 daerah itu tak hadir dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri untuk membahas anggaran pilkada di Jakarta, kemarin.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, anggaran penyelenggaraan pilkada untuk Halmahera Barat masih diupayakan untuk dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu.

Sementara itu, sembilan dari 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pilkada belum berani mengalokasikan anggaran untuk pilkada. Mereka masih menantikan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar proses pencairan dana untuk kegiatan itu tak bermasalah.

Data dari Komisi Pemilihan Umum Papua, sebanyak 11 kabupaten yang menggelar Pilkada 2015, yakni Merauke, Keerom, Nabire, Yahukimo, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Yalimo, Supiori, Asmat, Waropen, dan Mamberamo Raya.

"Baru Pemda Merauke dan Nabire yang mengalokasikan dana untuk pilkada," kata komisioner KPU Papua, Tarwinto.

Secara terpisah, KPU Kalimantan Tengah (Kalteng) menunda tahapan seleksi panitia pemilihan yang seharusnya dimulai 19 April lalu. Ini karena belum tercapainya kesepakatan jumlah anggaran dengan tim dari pemerintah daerah.

"Kami ingin ada pembahasan bersama. Mana yang mungkin dibiayai dan mana yang tidak," kata Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar'i.

Ahmad menuturkan, pihaknya mengusulkan anggaran Rp 179 miliar untuk pemilihan gubernur Kalteng. Namun, anggaran dari APBD Kalteng hanya Rp 102 miliar.

"Perhitungan kami, anggaran di APBD itu belum cukup. Oleh karena itu, kami meminta tim anggaran pemerintah daerah untuk membuat anggaran bersama," ujar Ahmad.

Kepala Biro Keuangan Setda Kalteng Yuman P Ranan mengatakan, jumlah dana yang diusulkan KPU sudah beberapa kali dibahas oleh tim kecil biro pemerintahan, tapi belum selesai.

Menurut Yuman, dana Rp 102 miliar itu sebenarnya sudah bisa dipakai dahulu melalui pembuatan daftar pelaksanaan anggaran. "Kalau menambah anggaran perlu proses perubahan APBD," ujarnya.

Sementara itu, KPU Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengajukan tambahan anggaran pilkada Rp 11 miliar. Akibatnya, anggaran yang sebelumnya Rp 34 miliar menjadi Rp 45 miliar.

Komisioner KPU Kabupaten Malang, Sofi Rahma Dewi, menuturkan, Pemerintah Kabupaten Malang telah merespons permintaan itu, tetapi mereka menyarankan penggunaannya dilakukan secara efisien.

KPU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, juga mengajukan tambahan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp 3,4 miliar dari sebelumnya Rp 46,6 miliar menjadi Rp 50 miliar.

Pengamanan

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan, gesekan politik dalam pilkada diduga akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu dan pemilu presiden tahun lalu.

"Saya perkirakan tingkat kerawanan pilkada lebih tinggi daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu. Kami mempersiapkan diri untuk meminimalkan potensi konflik itu," katanya,

Karena itu, Kapolri telah memerintahkan kepada semua kepala kepolisian daerah untuk memahami dan menganalisis berbagai potensi konflik di wilayahnya. (FLO/SIR/COK/DKA/WER/FRN/APA/NTA/SAN)

* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Selasa (21/4/2015).