Perlindungan Sosial, Hak Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 11/04/2015, 06:43 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada ADHIS SISWANTO/KOMPAS.comMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada "Seminar dan Lokakarya Advokasi RUU Penyandang Disabilitas", Kamis (9/4/2015), menyatakan bahwa jika ada Instruksi Presiden pengarusutamaan inklusifitas penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa menjadi pintu masuk tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi sektor informal, korporat, masyarakat dan seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Data PBB mengungkapkan, sebanyak 10 persen dari total populasi penduduk dunia atau sekitar 650 juta orang adalah penyandang disabilitas. Lebih dari itu, laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 20 persen dari penyandang disabilitas di seluruh dunia berasal dari kelas ekonomi lemah.

Umumnya, kondisi sosial penyandang disabilitas sangat rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang termasuk di dalamnya juga penyandang disabilitas, adalah 1,7 juta orang.

Sementara itu, menurut data Bapenas ada sekitar 6 juta penyandang disabilitas. Bahkan, data WHO menembus angka 25 juta orang.

Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakan tentang kesediaan layanan rehabilitasi sosial untuk membantu para penyandang disabilitas yang berfungsi khusus memberikan perlindungan sosial.

"Selain minim data, masih banyak keluarga yang malu kalau memiliki anggota keluarga penyandang disabilitias. Padahal, kalau mereka terbuka, malah akan bisa dibantu," kata Nahar, Direktur Rehabilitas Sosial Orang Dengan Kecacatan Kementerian Sosial saat ditemui, Rabu (11/3/2015).

Sementara itu, menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada acara 'Seminar dan Lokakarya Advokasi RUU Penyandang Disabilitas' yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi (KPI), Kamis (9/4/2015), mengatakan bahwa sebenarnya UPT dan lembaga rehabilitas sosial sudah memulai program pengembangan kreativitas dan produktivitas penyandang disabilitas.

"Dibutuhkan payung secara eksplisit seperti yang pernah dibuat dalam gender mainstreaming, yaitu dengan instruksi presiden," ujarnya.

Selain itu, dalam draft kedua RUU tentang penyandang disabilitas yang masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) tahun ini menyebutkan bahwa terdapat rencana untuk mendirikan Komisi Nasional Disabilitas, baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari, merupakan perwujudan dari buah pemikiran Komunitas Penyandang Disabilitas.

Desy berharap, dengan adanya komisi itu para penyandang disabilitas nantinya bisa lebih mudah menyuarakan kendala-kendala yang mereka temui saat UU Penyandang Disabilitas diterapkan.

"Ini adalah benang merah yang saya anggap paling spesifik dari 106 pasal yang ada pada draft RUU baru yang diajukan oleh deputi," kata Desy.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X