Mutlak... Perlu Inpres untuk Penyandang Disabilitas!

Kompas.com - 09/04/2015, 19:30 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada ADHIS SISWANTO/KOMPAS.comMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada "Seminar dan Lokakarya Advokasi RUU Penyandang Disabilitas", Kamis (9/4/2015), menyatakan bahwa jika ada Instruksi Presiden pengarusutamaan inklusifitas penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa menjadi pintu masuk tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi sektor informal, korporat, masyarakat dan seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 30/3/2007 di New York. Ini merupakan titik awal perjuangan panjang dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan lebih intensif.

Dimulai dengan pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2007, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2011, konsentrasi terhadap menyempurnaan tercapainya hak-hak asasi bagi kaum difabel terus dilakukan.

Pembangunan yang terus berkesinambungan, mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, politik, sampai sumber daya manusia meliputi pendidikan juga kesehatan melahirkan kesadaran akan kebutuhan kerjasama semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras, gender, atau kapabilitas fisik. Kesadaran bahwa para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang patut dihargai tanpa dipandang sebelah mata, juga menjadi isu yang harus segera dibenahi bersama.

Terlepas dari rancanan RUU yang dijadwalkan rampung dibahas oleh DPR RI tahun ini, kesadaran semua golongan masyarakat perlu ditingkatkan. Namun, para penyandang disabilitas tetap membutuhkan payung hukum yang jelas untuk menunjang hak-hak asasinya agar mereka pada akhirnya diakui dan mendapatkan fasilitas menunjang.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada "Seminar dan Lokakarya Advokasi RUU Penyandang Disabilitas" yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi, Kamis (9/4/2015), menyatakan bahwa jika ada Instruksi Presiden pengarusutamaan inklusifitas penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa menjadi pintu masuk tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi sektor informal, korporat, masyarakat  dan seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Masih menurut Khofifah, di luar dari proses pembahasan kesiapan RUU Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam agenda prolegnas (program legislasi nasional) tahun ini, untuk inklusifitas penyandang disabilitas sendiri dalam pembangunan sebagai sebuah pengarusutamaan, maka dibutuhkan payung secara eksplisit seperti pada kasus gender mainstreaming, yaitu dengan adanya inpres.

"Dengan Inpres, ini akan menjadi arus utama dalam pembangunan. Kalau sudah menjadi arus utama, maka Kementerian PU kalau membangun apa-apa harus mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabel. Itu sudah diperhatikan atau belum," kata Khofifah.

"Karena itu, nanti kalau sudah ada inpres tentang pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan, maka pendidikan inklusi akan ada dari PAUD sampai perguruan tinggi," tambahnya. 

Dia mengharapkan, dengan kerjasama semua pihak, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak-hak asasinya tanpa adanya diskriminasi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X