Pemilik Situs yang Diblokir Minta Kemenkominfo Tunjukkan Surat BNPT

Kompas.com - 07/04/2015, 18:54 WIB
Muhammad Jibriel, pemilik situs Arrahmah.com, saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika; Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinMuhammad Jibriel, pemilik situs Arrahmah.com, saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika; Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemilik dan pengelola dari 10 situs yang diblokir oleh pemerintah bertemu dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Selasa (7/4/2015), di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemilik situs meminta agar Kemenkominfo menunjukkan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) soal permintaan pemblokiran situs.

"Kami minta surat dari BNPT itu. Tetapi, berkenaan surat tersebut rahasia, akhirnya surat tidak bisa diperlihatkan kepada kami," ujar Muhammad Jibriel, pemilik situs Arrahmah.com, saat ditemui di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Jibriel, para pengelola situs ingin melihat surat dari BNPT, agar mengetahui alasan pemblokiran terhadap sejumlah situs. Jibriel mengatakan, para pengelola situs tidak memahami kriteria apa yang digunakan BNPT untuk menuduh situs-situs mereka sebagai penyebar radikalisme.

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, para pengelola situs menyampaikan keluhannya mengenai pemblokiran yang dianggap sepihak serta tanpa adanya pemberitahuan. Bahkan, menurut Jibriel, pihak Kemenkominfo meminta maaf kepada seluruh pengelola situs mengenai pemblokiran yang telah dilakukan.

"Teman-teman tadi melakukan klarifikasi. Tuduhan radikal itu kan harus ada alasannya. Mudah-mudahan ada hikmah dari pertemuan ini," kata Jibriel.

Melalui surat Nomor 149/ K.BNPT/3/2015, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sejumlah situs web. Pemblokiran itu dilakukan karena situs-situs tersebut dianggap sebagai penggerak paham radikali dan sebagai simpatisan radikalisme. Hingga saat ini, terdapat 22 situs yang dianggap menyebarkan radikalisme telah diblokir oleh Kemenkominfo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X